TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan spekulasi mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi merapat ke Partai Golkar bukan hal yang aneh. Sebab, ia meyakini partai berlambang Pohon Beringin itu sudah lama berada di bawah kendali presiden.
Jokowi memberikan gestur tak biasa dengan memakai dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023. Golkar membaca itu sebagai sinyal politik presiden nyaman hingga tengah merapat pada pihaknya.
"Bukan sekedar gimik, gestur, kalau Jokowi mau masuk Golkar itu sesuatu yang tidak aneh," kata Ujang saat dihubungi Tempo pada Selasa, 26 Desember 2023.
Ujang menjelaskan skema atau konstruksi politiknya Jokowi masuk Golkar memang demikian. Ini juga bukan hanya pertimbangan elektoral bagi Golkar. "Tapi dari dulu Golkar di bawah kendali Jokowi, presiden, dan itu suka tidak suka seperti itu secara politik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.
Presiden Jokowi secara formal masih merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Namun belakangan hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan menjadi renggang pasca majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, tak hanya Jokowi, hubungan anaknya Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Kuning semakin dekat. Ia memberi contoh, Gibran tampak menghadiri undangan acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu 23 Desember 2023.
"Jadi hubungan (keluarga besar Jokowi) dengan Partai Golkar memang sudah sangat sangat dalam," kata Airlangga saat menghadiri senam massal rangkaian HUT Golkar ke 59 di Yogyakarta Minggu 24 Desember 2023,
Dalam acara peringatan HUT Golkar ke 59 itu, juga terpasang baliho besar bergambar Gibran Rakabuming dengan tulisan 'Terimakasih Mas Gibran Sudah Bersama Partai Golkar'.
Saat dihubungi Tempo pada Selasa, Ujang mengungkit Golkar sebagai partai yang paling pertama menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ia juga menggarisbawahi syarat untuk menjadi ketua umum Golkar, selain sumber daya yang kuat adalah mendapat restu presiden berkuasa.
Secara fakta politik, ia menganggap ini tanda beda kepentingan Jokowi dan PDIP. "Jokowi - PDIP pecah. Presiden bukan main di banyak kaki," kata Ujang.
Dalam Pilpres 2024, PDIP sendiri mengusung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Sementara Gibran digandeng oleh dari Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, yang disokong oleh mayoritas partai pendukung pemerintah seperti Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Gelora, Garuda, Demokrat hingga PBB.
Jokowi tidak pernah secara terang-terangan menyampaikan dukungan pada salah satu paslon di Pilpres 2024. Sementara saat ditanya di Bogor pada Selasa, 19 Desember 2023, mengenai dasi kuning dan Golkar, presiden mengatakan "nyaman."
Pilihan Editor: Mahfud MD Sebut Ide Gibran Naikkan Rasio Pajak 23 Persen Tak Masuk Akal: Hati-hati Rakyat Sensitif
