TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko membantah ucapan Anies Baswedan yang menganggap Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara hanya dapat dinikmati oleh para aparatur sipil negara.
"Enggak, IKN bukan cuma tentang istana," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Desember 2023.
Eks politikus PDIP itu mengatakan, IKN tidak hanya berfungsi sebagai integrator, tetapi juga agregator NKRI. Dia mengatakan, IKN akan dibangun bersama sembilan kota lain untuk mendorong hilirisasi digital. "IKN juga tentang anak-anak muda yang nanti berkreasi melakukan hilirisasi digital," ujarnya.
Pembangunan IKN dan sembilan kota lain itu, menurut Budiman, akan dikerjakan bersama dengan swasta. Dia mengatakan Prabowo-Gibran akan mendorong sembilan kota itu menjadi kota-kota inovasi mandiri. "Nanti di sana kita akan jadikan pusat-pusat hilirisasi digital," ujarnya.
Budiman menjelaskan, hilirisasi digital merupakan kebijakan untuk membuat tidak hanya aplikasi, tetapi juga ponsel dan laptop buatan bangsa sendiri. Dia mengatakan hilirisasi digital akan dikerjakan di 10 kota itu, termasuk IKN.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya soal proyek pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur dalam debat capres cawapres Pemilu 2024.
Anies menanggapi pertanyaan dari capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mempertanyakan proyek tersebut sebagai upaya mengatasi masalah di Jakarta.
"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan, Itu filosofi nomor satu," ujar Anies dalam acara yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Tempodotco pada Selasa, 12 Desember 2023.
Anies menilai bahwa meninggalkan Jakarta dan memindahkan ibu kota tidak akan secara otomatis menyelesaikan masalah yang ada, melainkan harus diselesaikan secara langsung. Dalam jawabannya, ia juga menyoroti perihal UU IKN.
“Inilah salah satu contoh yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Oke? Sehingga dialognya sesudah jadi UU,” ujar Anies menanggapi pertanyaan Ganjar Pranowo.
HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Wakapolri Prediksi Kenaikan Mobilisasi Warga saat Libur Natal dan Tahun Baru 143,6 Persen