TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor satu Anies Baswedan mengatakan aktivitas ekspor pasir ilegal harus dihentikan. Menurut Anies, pemberhentian ini untuk keberlanjutan tata kelola kelautan Indonesia.
"Untuk keberlanjutan tata kelola kelautan adalah tindakan yang tegas atas aktivitas yang ilegal di laut kita dan menghentikan eksploitasi laut," kata Anies dalam YouTube Acara Food and Agriculture Summit III dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029: Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim sebagai Fondasi Utama untuk Indonesia Emas 2045. Kegiatan itu diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Senin, 18 Desember 2023.
Dalam kegiatan tersebut, Anies mendukung peningkatan konektivitas intensitas transportasi laut. Menurut Anies, hal ini untuk mendukung sistem logistik.
Ia bersyukur pernah menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Di ibu kota Indonesia itu, Anies menyatakan mendapat tugas mengurus Jakarta yang merupakan satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan. "Kalau punya pulau banyak, tapi kalau kepulauan hanya satu yaitu Jakarta dan Jakarta itu kepulauannya ada 111, pulau yang dihuni 11," katanya.
Anies menyampaikan terjadi ketimpangan yang luar biasa di Kepulauan Seribu. "Alhamdulillah sekarang di sana konektivitas terbangun, air bersih terbangun. Bahkan air bersih di Kepulauan Seribu drinkable water. Jadi kami yang di daratan kalah dengan yang di Pulau Seribu. Kenapa? Karena ketika membangun air bersih teknologinya sudah lebih murah untuk menggunakan sampai pada drinkable," ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan solar panel disiapkan untuk listrik Puskesmas. Anies pun menyiapkan pasukan Pasar Induk Kramat Jati.
"Di Pulau Seribu sehingga pulau-pulau di Pulau Seribu, kulakan tidak perlu ke darat. Mereka kulakannya cukup di sana," katanya.
Anies pun meyakinkan bahwa pihaknya dapat memajukan kepulauan yang lain. Ia sangat optimis. "Maka kami mengirim pesan, tunggu bapak ibu sekalian giliran kalian segera datang. Kalau Kepulauan Seribu enggak keurus, bagaimana kita bilang ke orang lain," ujarnya.
Pilihan Editor: MAKI Nilai Firli Bahuri Tak Bisa Bawa Dokumen Penyidikan KPK untuk Kepentingan Pribadi di Praperadilan
