TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Selain itu, ada juga dana yang berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah yang diduga dipergunakan untuk kepentingan simpatisan partai, MIA.
Atas temuan tersebut, PPATK telah menyampaikan laporannya kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menurut Ivan, ternyata pendanaan kampanye pada Pilpres 2024 ini diduga berasal dari berbagai macam sumber, termasuk kegiatan ilegal.
“Waktu itu pernah kami sampaikan indikasi dari illegal mining. Dari macam-macam lah,” kata Ivan saat ditanya wartawan pada Jumat, 15 Desember lalu.
Menurut Ivan, total dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari pencairan kredit mencapai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
Selain itu, beberapa perusahaan yang menerima aliran dana pinjaman melalui rekening MIA itu juga di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Melansir dari laman kgn.coop, Koperasi Garudayaksa Nusantara atau KGN Coop adalah sebuah lembaga Koperasi Primer Nasional yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto, bersama dengan sekumpulan putra dan putri terbaik Indonesia. KGN Coop disebut sebagai alat perjuangan ekonomi untuk membawa kesejahteraan kepada sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia.
Mencuatnya kabar mengenai aliran dana kampanye ilegal ini menarik perhatian tim sukses para calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2024. Seperti diketahui, terdapat tiga pasangan calon yang akan maju pada Pemilu Presiden 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
TIMNAS AMIN
Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TIMNAS AMIN), Muhammad Syaugi Alaydrus buka suara perihal informasi adanya temuan PPATK soal aliran dana kampanye ilegal dan penyalahgunaan fasilitas pinjaman BPR.
“Pak Anies dan Pak Muhaimin selalu mendorong urusan hukum. Jadi selama itu ada bukti dan faktanya silakan diproses hukum, tak ada masalah bagi kami,” kata Syaugi usai konferensi pers di rumah pemenangan AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.
TPN Ganjar Pranowo
Sementara, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis turut buka suara perihal temuan yang diungkapkan PPATK. Dia mengatakan masih mempelajari temuan itu dan meminta publik bersabar dua hari menunggu tanggapan resmi TPN atas kasus tersebut.
“Soal temuan PPATK, saya mohon berikan waktu dua hari untuk mempelajarinya, dan melihat lebih jauh karena kalau betul ada temuan PPATK, itu sangat serius,” ujar Todung, dalam keterangan pers di Sekretariat TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.
Lebih lanjut, dia mengatakan TPN Ganjar-Mahfud akan menyatakan sikap tentang temuan tersebut. “Tapi izinkan saya melihat secara lebih teliti. Saya mohon maaf belum bisa memberikan jawaban perihal ini,” ucap dia.
Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD ikut angkat bicara soal laporan PPATK tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki temuan analisis PPATK.
“Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap itu uang apa,” kata Mahfud dalam keterangan video yang Tempo terima pada Ahad petang, 17 Desember 2023.
Calon wakil presiden nomor urut 3 itu menyebut kerap kali fenomena seperti itu kalau terjadi di politik biasanya adalah pencucian uang, yaitu uang haram untuk dihalalkan dengan berbagai cara. Dia mengatakan kalau memang benar demikian, Bawaslu harus mengambil sikap. “Kalau itu pencucian uang, ya, ditangkap, supaya tidak terjadi supaya diperiksa,” kata Mahfud.
Mahfud menyebut Bawaslu juga bisa memeriksa rekening dari penerima aliran uang itu untuk ditelusuri. Apalagi, kata Mahfud, cara seperti itu merupakan cara yang tidak sah dalam menerima dana politik. “Jadi jangan diam Bawaslunya. Saya giring itu untuk diperiksa,” kata Mahfud.
TKN Prabowo
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memilih untuk bungkam saat dikonfirmasi ihwal aliran dana kampanye dari tambang ilegal dan penyalahgunaan fasilitas pinjaman BPR. Tempo berupaya mengkonfirmasi ke Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Budi Djiwandono, Anggota Dewan Pembina Gerindra Andre Rosiade, serta Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun mereka semua kompak tak merespons pertanyaan Tempo.
Sementara itu, Wakil Komandan Tim Golf (Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer atau Noel, menyatakan ketidaktahuannya akan perkara tersebut. “No comment. Saya tidak mengerti,” ujar Noel, Sabtu, 16 Desember 2023.
Selain itu, kader Gerindra, Darori Wonodipuro, juga mengaku tidak tahu mengenai hal itu. “Maaf masalah ini saya kurang menguasai,” kata Darori.
Adapun Ketua TKN Rosan Roeslani enggan mengomentari temuan dari PPATK tersebut. Dia justru meminta hal itu agar ditanyakan kepada bendahara parpol yang bersangkutan. “Ya itu tanya aja ke bendahara parpolnya,” ucapnya saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 17 Desember 2023.
Ketika ditanya parpol mana yang menerima aliran dana, Rosan mengaku tak tahu. Dia mengklaim tak mengurusi permasalahan itu. “Saya enggak tahu. Itu tanya medianya. Saya kan fokus dalam kampanye,” ujar dia.
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Bungkam soal Penyalahgunaan Kredit BPR di Jawa Tengah yang Diduga Mengalir ke Koperasi Garudayaksa
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
