INFO NASIONAL - Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tengah melaju cepat dan ditargetkan selesai di tahun 2030. Terdapat 17 tujuan dengan 169 target, dan 289 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat pilar. Yaitu, pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola.
Berdasarkan Rapor Capaian SDGs Indonesia yang dilaporkan dalam Sustainable Development Report tahun 2023, saat ini beberapa target pembangunan itu tengah menunjukan tren yang positif di berbagai aspek. Seperti kenaikan peringkat Indonesia di tingkat global tahun ini, yaitu dari 102 di 2019, menjadi 75 di 2023. Kemudian skor pencapaian SDGs Indonesia juga meningkat dari 64,2 (2019) sampai 70,2 (2023). Dengan skor tersebut, posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN, berada di peringkat ke-4 setelah Thailand, Vietnam, dan Singapura.
Baca Juga:
Kemudian berdasarkan hasil evaluasi di tingkat nasional yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana SDGs menunjukkan 76 persen dari 224 indikator SDGs yang dievaluasi pada tahun 2022 mengalami kemajuan menuju pencapaian yang lebih baik. Capaian tersebut terdiri dari 62 persen atau 138 indikator mencapai target dan 14 persen atau 31 indikator menunjukkan tren membaik atau akan tercapai.
Namun dibalik tren positif ini, terdapat beberapa agenda yang pemerintah coba segerakan, hingga diperhatikan secara khusus. Terhitung sebanyak 24 persen atau 55 indikator yang berisiko tidak tercapai dan memerlukan upaya percepatan.
Sustainable Development Report tahun 2023 lebih jauh mengungkapkan beberapa tujuan yang menghadapi tantangan berat, antara lain Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 14 Ekosistem Lautan, Tujuan 15 Ekosistem Daratan, serta Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh.
Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut dilakukan melalui dua cara.
Pertama, melalui pelibatan seluruh pihak di dalam pembangunan, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Solusi ini diharapkan dapat mendorong agenda pembangunan nasional untuk dilaksanakan secara lebih partisipatif. Upaya ini didukung Perpres Nomor 111 Tahun 2022 yang menekankan pelibatan multi pihak untuk pelaksanaan pencapaian SDGs.
Kedua adalah pembiayaan inovatif. Solusi ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 111 tahun 2022. Diperlukan sinergi berbagai pihak dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menekankan peran dan kontribusi dari berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.
Saat ini sudah banyak inisiatif dari berbagai instansi untuk meningkatkan pendanaan pembangunan di sektor publik, antara lain melalui SDGs Bond, pembiayaan campuran, strategi nasional inklusi keuangan, peta jalan ekonomi berkelanjutan, taksonomi hijau, hingga teknologi finansial. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga menginisiasi SDGs financing hub yang bertujuan meningkatkan investasi sektor swastauntuk pembangunan berkelanjutan serta memperluas potensi pembiayaan.(*)
