TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah rampung dilaksanakan di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Selasa malam, 12 Desember 2023. Meski telah terlaksana, ada sejumlah catatan dari akademisi atas kegiatan itu.
Pakar Hukum Tata Negara dan Akademisi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan pada debat selanjutnya pihaknya mengusulkan agar tidak ada pendukung yang datang pada gelaran itu. Menurut dia, kehadiran pendukung dapat mengurangi substansial dari debat calon presiden dan bisa mengganggu jalannya kegiatan. “Kalau perlu ditiadakan pendukung, sehingga perdebatan lebih substansial,” kata Feri saat dihubungi, Rabu, 13 Desember 2023.
Selain itu, Feri juga meminta untuk perdebatan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan secara sungguh-sungguh dan menghindari gimik politik yang tidak diperlukan. Menurut dia, proses debat dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 merupakan proses yang perlu dilakukan secara serius.
“Ini bukan event organizer ini betul betul debat calon presiden yang to the point,” kata dia.
Selain itu, dalam pelaksanaan debat, tidak perlu juga ada sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang dilakukan pada Selasa malam 12 Desember 2023. Menurut dia, pelaksanaannya cukup menyanyikan lagu kebangsaan, doa, dan debat. “Itu tidak menyita waktu,” ujar Feri.
Sementara itu, Ia menilai 11 panelis yang berasal dari kalangan akademisi itu merupakan orang-orang yang pintar. Harusnya, kata Feri, mereka tidak hanya mengambil nomor dan pertanyaan saja, tetapi dilibatkan lebih jauh dalam kegiatan debat ketika berlangsung. “Kenapa tidak diminta lebih dari itu ketika debat,” kata dia.
Adapun, nama-nama panelis debat capres itu di antaranya Pakar Ilmu Politik UGM, Mada Sukmajati; Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi; Ahli Hukum Tata Negara Undip, Lita Tyesta, Pakar Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi; Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto; Pakar Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harjanti; Guru Besar Hukum di Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.
Selain itu, ada bekas Ketua Komnas HAM peride 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik; Guru Besar Studi Agama dan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Al Makin, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, dan Pakar Politik sekaligus Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi.
Pilihan Editor: Tenaga Ahli KSP Apresiasi Tiga Capres Bahas Isu Papua
