Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Sebut Separatisme Saat Debat Capres Bahas Papua, Berikut Pengertian dan Penyebab Separatis

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyeka keringat saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyeka keringat saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saling adu argumentasi dalam acara debat capres edisi pertama di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023.

Kedua calon presiden tersebut saling debat saat Prabowo menerima pertanyaan tentang penyelesaian konflik Papua dari panelis.

Dalam penjelasannya, Prabowo menyebut bahwa masalah yang terjadi di Papua merupakan masalah yang kompleks. Lebih lanjut, Prabowo turut menyebut bahwa yang terjadi di Papua merupakan permasalahan separatisme dan hal tersebut telah terjadi sudah cukup lama.

Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa para separatis di Papua saat ini mulai menyerang masyarakat sipil, sehingga ia pun menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Papua, yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, itu penting untuk melindungi masyarakat Papua dari gerakan separatis di sana.

"Rencana saya, tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di sana dan mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo. 

Jawaban tersebut mendapatkan bantahan Anies Baswedan, yang menyebut bahwa permasalahan di Papua bukan tentang kekerasan. Lebih lanjut, Anies menyatakan bahwa di Jakarta terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang masalah di Papua, ada yang memandang masalah tersebut sebagai separatisme, terorisme, dan ada yang melihat sebagai sebuah permasalahan kriminalitas.

"Apa masalah utamanya? Tidak ada keadilan di tanah Papua," ujar Anies. 

Mengenal Separatisme

Seperti dilansir dari laman Kbbi.web.id, separatisme dapat dipahami sebagai sebuah paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri.

Separatisme berasal dari kata bahasa Inggris, yakni “separate” yang berarti “memisahkan” atau “pemisahan”, penambahan diksi “-isme” pada kata “separatisme” membuat kata tersebut menjadi sebuah paham atau ideologi.

Sementara itu, seperti dilansir dari kamus Cambridge dengan laman resmi Dictionary.cambridge.org, menyebut bahwa separatisme merupakan suatu keyakinan yang dipegang oleh orang dari ras, agama, atau kelompok tertentu dalam sebuah negara, bahwa seharusnya mereka merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, menurut kamus Cambridge, separatisme dapat dipahami sebagai sebuah gerakan untuk memisahkan diri atau memerdekakan diri dari suatu negara. 

Penyebab Separatisme

Gerakan separatisme tidak terjadi dan muncul begitu saja, terdapat beberapa faktor yang mendorong munculnya gerakan separatisme dalam sebuah negara. Seperti dikutip dari jurnal akademik berjudul “Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia” yang ditulis oleh Kukuh Adi Nugroho dan kawan-kawan, menyebut bahwa separatisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi yang muncul antara wilayah yang lebih maju dengan wilayang yang kurang maju menjadi salah satu pemicu terjadinya separatisme. Kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan dapat menjadi faktor pelecut untuk memisahkan diri dari negara.

2. Konflik Identitas

Konflik identitas yang melibatkan suku, agama, dan budaya juga dapat menjadi faktor pemicu munculnya gerakan separatisme. Hal tersebut dapat terjadi ketika suatu kelompok tidak merasa diakui atau dihargai dalam kehidupan sosial dan politik nasional.

3. Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah

Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada wilayah tertentu akan turut memunculkan gerakan separatisme. Kurangnya akses terhadap beberapa fasilitas penunjang kehidupan dapat meningkatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

4. Propaganda

Tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah menjadi bahan bakar bagi kelompok separatis untuk menyebarkan propaganda yang dapat mempengaruhi opini publik. Lebih lanjut, penyebaran propaganda tersebut dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap posisi mereka.

5. Intervensi Asing

Intervensi asing yang meliputi dukungan keuangan, senjata, atau pelatihan militer dapat memperkuat posisi kelompok separatis dan memperburuk situasi keamanan nasional.

RENO EZA MAHENDRA  | DANIEL A FAJRI

Pilihan Editor: Menyesatkan Klaim Prabowo Masalah Papua Akibat Gerakan Separatisme dan Campur Tangan Asing

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Zulhas Ungkap Nama Kader PAN yang Siap Isi Posisi Menteri di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberi kata sambutan pada Workshop dan Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5/2024) malam. (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Zulhas Ungkap Nama Kader PAN yang Siap Isi Posisi Menteri di Kabinet Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap nama-nama kader PAN yang siap untuk mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo.


RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

1 jam lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.


Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

2 jam lalu

Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.


Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

2 jam lalu

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo
Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana penambahan jumlah kementerian negara di kabinet Prabowo akan membebani keuangan negara.


TPNPB OPM Ungkap Alasan Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Saat Serang TNI-Polri

2 jam lalu

Pasukan TNI-Polri mengevakuasi jenazah Alexsander Parapak pada Sabtu, 4 Mei 2024, di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah. Dia dibunuh kelompok bersenjata TPNPB-OPM saat penyerangan markas Polsek Homeyo. Dokumen: Humas Polda Papua
TPNPB OPM Ungkap Alasan Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Saat Serang TNI-Polri

TPNPB-OPM menyampaikan alasan membakar gedung sekolah saat menyerang aparat militer di Distrik Homeyo, Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah.


Gerindra Bilang Catatan Pengamat hingga LSM soal Menteri Jadi Masukan Buat Prabowo

2 jam lalu

Gerindra Bilang Catatan Pengamat hingga LSM soal Menteri Jadi Masukan Buat Prabowo

Gerindra menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya belum membahas menyusunan komposisi menteri.


TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

2 jam lalu

Pasukan TPNPB OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dokumentasi TPNPB.
TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

TPNPB-OPM meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional ke Papua.


Hakim MK Wanti-wanti Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Begini Respons KPU

3 jam lalu

Saksi mengikuti rekapitulasi suara hasil pemilu dari formulir C plano di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU RIP, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
Hakim MK Wanti-wanti Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Begini Respons KPU

Arief melanjutkan, begitu rekapitulasi perhitungan secara manual sudah selesai, seharusnya Sirekap yang dicetak juga menampilkan hasil serupa.


Alasan PAN Usulkan Nama Yandri Susanto sebagai Calon Menteri Prabowo

3 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.
Alasan PAN Usulkan Nama Yandri Susanto sebagai Calon Menteri Prabowo

Nama Yandri Susanto menyusul disiapkan oleh PAN sebagai calon menteri di Kabinet Prabowo. Sebelumnya, ada Eko Patrio.


Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

3 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/Subekti.
Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

Apindo berharap para menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti profesional dan bisa kerja sama dengan pengusaha.