Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Tinjau Penanaman Padi di Pekalongan

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Presiden, Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), melakukan percepatan tanam dan olah tanah di Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Ia meminta para petani segera melakukan tanam untuk meningkatkan produksi padi nasional, hal ini ia tekankan menyusul sejumlah wilayah di Indonesia yang telah memasuki musim hujan.

“Karena hujan sudah mulai (turun) dibanyak Provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi, karena El Nino agak mundur sedikit, sehingga ini segera kita kejar tanam, tanam, tanam, nah ini kita harapkan nanti di Bulan Maret atau April kita sudah mulai panen” ujar Presiden Jokowi setelah melakukan peninjauan dan berdialog dengan petani setempat.

Lebih lanjut, Dirinya mengatakan memasuki masa tanam, akses petani terhadap pupuk menjadi hal yang sangat penting untuk dipastikan. Ia menegaskan pupuk bersubsidi merupakan upaya pemerintah untuk mendukung aktivitas produksi petani dilapangan. Dirinya memastikan pupuk bersubsidi yang selama ini terkendala dari sisi distribusi tengah dibenahi agar tidak bermasalah dilapangan.

“Kita sudah dengar disemua daerah, sudah diselesaikan oleh Pak Mentan, saya tadi tanya ke petani, urusan pupuk, saat ini tidak ada masalah, tapi nanti saat Januari semua nanam, ini yang harus dibereskan semuanya, yang dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang bisa pakai KTP” terang Jokowi.

Dikesempatan yang sama, Mentan Amran, menyebut memudahkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi merupakan dukungan nyata pemerintah terhadap aktivitas petani. Ia mengatakan saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) untuk mengakomodir penebusan pupuk bersubsidi melalui KTP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Begitu saya dilantik, saya dengarkan keluhan petani, masalahnya di pupuk subsidi, saya langsung revisi Permentan Nomor 10 terkait pupuk subsidi, petani yang sulit mengakses pupuk bersubsidi sekarang bisa akses hanya dengan KTP” tegas Mentan Amran.

Sebelumnya, Mentan Amran secara tegas mengatakan agar jangan ada pihak - pihak tidak bertanggung jawab yang mempersulit akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia mengatakan pupuk menjadi salah satu kunci keberhasilan swasembada.

“Jangan lagi dipersulit petani, persulit petani, petani berteriak, produksi pasti turun, itu pasti, nah kalau ada teriakan petani kita langsung dengar, makanya saya rajin turun kelapangan” ungkap Mentan Amran.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

10 jam lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

12 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Bank Mandiri Pastikan Komitmen Keberlanjutan melalui BMSG on Preference

14 jam lalu

Bank Mandiri Pastikan Komitmen Keberlanjutan melalui BMSG on Preference

Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran, serta peran pegawai Mandiri untuk menerapkan ESG dalam operasional perseroan.


Hasil RUPST: Telkom Bagikan Dividen 17,68 Triliun Rupiah

14 jam lalu

(kiri ke kanan) Direktur Network & IT Solution Herlan Wijanarko, Direktur Wholesale & International Service Bogi Witjaksono, Direktur Strategic Portfolio Budi Setyawan Wijaya, Direktur Digital Busines Muhamad Fajrin Rasyid, Direktur Utama Ririek Adriansyah, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Heri Supriadi, Direktur Human Capital Management Afriwandi, Direktur Group Business Development Honesti Basyir, dan Direktur Enterprise & Business Service FM Venusiana R dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 di Jakarta pada Jumat (3/5).
Hasil RUPST: Telkom Bagikan Dividen 17,68 Triliun Rupiah

Dividen sebesar Rp 178,50 per lembar saham tersebut akan diberikan pada 17 Mei 2024.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

15 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.