INFO NASIONAL – Ditjen Perkeretaapian mengembangkan Rolling Highway (Rola) di Sulawesi Selatan untuk rute Makassar-Parepare. Dengan konsep Rola berbagai manfaat diperoleh dan itu termasuk pada lingkungan.
Konsep Rola memungkinkan truk pembawa barang menaiki kereta. Truk akan dibawa hingga ke stasiun yang lokasinya dekat pelabuhan. Setelah itu truk turun dari kereta dan naik ke kapal untuk menurunkan barang yang dibawanya. “Bisa saja ketika pergi membawa batubara, truk kembali dari pelabuhan membawa semen, sehingga muatan tidak kosong,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal saat ditemui di ruangannya, beberapa waktu lalu.
Sisi manfaat lingkungan diperoleh karena dengan naiknya truk ke atas kereta, ada pengurangan emisi yang dikeluarkan oleh truk dan truk jadi hemat BBM. Selain itu, ban yang dikendarai truk juga tak mudah aus atau rusak. “Terpenting dengan adanya konsep Rola ini, merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di jalan raya yang sebelumnya disebabkan banyaknya truk yang membawa barang ke pelabuhan.”
Dari sisi sosial, lanjut Risal, tidak perlu ada pemutusan tenaga kerja terutama bagi para supir truk. Mereka justru mendapat manfaat karena dapat beristirahat selama di perjalanan. Melalui konsep Rola ini pula, efisiensi waktu bisa didapatkan. Jika sistem Rola berhasil diterapkan di Makassar, maka tidak menutup kemungkinan akan diterapkan juga untuk Jakarta – Surabaya.
Saat ini rute Makassar - Parepare baru bisa beroperasi antara Maros – Garongkong. Masih ada kekurangan sekitar 120 Kilometer lagi hingga Makassar. Konstruksi sedang dikerjakan antara Makassar – Maros dan Barru – Paepare.
Jalur kereta Makassar – Parepare melayani dua kereta penumpang, dan nantinya akan disiapkan juga untuk kereta angkutan barang. Jalur ini merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Selain jalur Makassar – Parepare yang merupakan bagian dari Trans Sulawesi, pemerintah menargetkan lima provinsi besar lainnya untuk penataan transportasi publik yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali.
“Tak harus kereta api karena prosesnya bisa panjang, bisa juga dibuatkan Light Rail Transit (LRT) maupun Bus Rapid Transit (BRT),” kata Risal. Menurutnya, penyediaan BRT lebih mudah, tidak membutuhkan waktu banyak untuk membangun.
“Tapi jangan lupa gunakan bus listrik karena kita mengusung green dan berkelanjutan serta smart transportation.” Risal pun menargetkan, enam provinsi yang diprioritaskan untuk tata kelola transportasi publik itu dapat selesai di tahun 2024. (*)
