Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hanya Anies-Cak Imin yang Kritik IKN, Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Sepakat Melanjutkan

image-gnews
Foto Capres-Cawapres Pilpres 2024 yang dibuat versi cartoon AI (Artificial Intelligence). Istimewa
Foto Capres-Cawapres Pilpres 2024 yang dibuat versi cartoon AI (Artificial Intelligence). Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, JakartaProyek Ibu Kota Negara atau IKN yang diusung ketika pemerintahan Jokowi masih dalam tahap pengerjaan dan akan selesai pada 2045. IKN pun menjadi solusi pemerataan dan masalah lainnya di Indonesia.

Akibatnya, proyek IKN masih akan terus berjalan, meskipun presiden Indonesia berganti. Namun, tanggapan capres-cawapres terkait IKN berbeda. Tim Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendukung IKN. Sementara itu, Anies-Cak Imin mengkritik pembangunan IKN. Berikut adalah pernyataan dari tiga pasang capres-cawapres terkait IKN, yaitu:

Anies-Cak Imin Kritik IKN

Berbeda dengan Prabowo dan Ganjar yang konsisten melanjutkan IKN, Anies-Cak Imin kurang sreg melanjutkan mega proyek ini. Anies Baswedan menyebut, pembangunan IKN berpotensi melahirkan ketimpangan baru.

“Saat tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” kata Anies pada Rabu, 22 November 2023.

Selain itu, dalam dokumen visi-misi bertajuk “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”, Anies-Cak Imin juga tidak menyebutkan akan melanjutkan program pembangunan IKN. Berdasarkan penelusuran Tempo, dalam dokumen tersebut, dari 140 halaman tidak ada kata kunci kata IKN. Pada bagian agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan ini juga tidak menyebut pembangunan IKN.

Sejak Mei 2023 silam, Anies juga sempat menyatakan kurang mendukung pembangunan IKN. Ia mengingatkan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak harus berbicara tentang keberlanjutan atau tidak, tetapi mencapai tujuan bernegara.

Prabowo-Gibran Konsisten Lanjutkan IKN

Prabowo memiliki komitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Komitmen ini tertuang dalam dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran yang mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Melanjutkan pembangunan IKN baru secara berkelanjutan,” tulis keterangan dalam halaman 62 dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Prabowo-Gibran memiliki 8 Misi Asta Cita dengan 17 Program Prioritas. Pada Misi nomor 6, pasangan ini menyoroti pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Misi ini menjadi salah satu program prioritas mereka. Program ini tertulis dalam point nomor 14 halaman 35 dokumen Visi Misi keduanya tentang melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dikutip Antara, Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Arief Rosyid juga memastikan Prabowo Subianto konsisten menjalankan pembangunan IKN, jika terpilih Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud Mendukung IKN

Ganjar menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirancang, termasuk IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

"Kalau sudah ada programnya lanjut saja yang sudah baik-baik lanjut saja. Mikirnya tidak usah sulit," kata Ganjar pada 6 Desember 2023.

Salah satu program IKN yang sesuai dengan visi dan misi Ganjar-Mahfud adalah komitmen membangun 10 juta hunian untuk rakyat menengah ke bawah serta anak muda. Komitmen tersebut tertuang dalam misi bertajuk “Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasi Pengetahuan dan Nilai Tambah”. 

Menurut Ketua Umum TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, alasan Ganjar-Mahfud bakal melanjutkan IKN karena pembangunan sudah diundangkan. Akibatnya, presiden dan wakil presiden terpilih kelak harus menjalankan UU IKN.

RACHEL FARAHDIBA R  | MOH. KHORY ALFARIZI | ANDIKA DWI | TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: Anies Baswedan Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan, Apa Maksudnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Anggota Dewan Heran Pabrik Smelter Nikel PT KFI Hanya Berjarak 21 Meter ke Permukiman Warga, Kok, Bisa Dapat Izin?

4 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Anggota Dewan Heran Pabrik Smelter Nikel PT KFI Hanya Berjarak 21 Meter ke Permukiman Warga, Kok, Bisa Dapat Izin?

Berdasarkan pengakuan salah seorang warga, retakan bisa terjadi lantaran jarak pagar pabrik PT KFI ke area permukiman warga hanya sejauh 21 meter


Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

14 jam lalu

Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

15 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Kehadirian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di tempat kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta. Kehadiran para ketua umum partai politik, koalisi Indonesia Maju (KIM) datang ke tempat kediaman Prabowo Subianto sebelum memulai deklarasi di Arena Indonesia. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.


Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

21 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bersama mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Mei 2024. Golkar memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali di Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.


Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

21 jam lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.