TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman untuk mantan Gubernur Papua Lukas Enembe jadi 10 tahun penjara. Sanksi denda untuknya pun ditambah menjadi Rp 1 miliar.
Sebelumnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta.
Putusan banding Lukas teregister dengan nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI yang diputus pada 6 Desember 2023. Adapun komposisi Hakim Ketua Herri Swantoro, dengan hakim anggota Pontas Efendi, Sumpeno, Anthon R Saragih, dan Hotma Maya Marbun.
"Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum," tulis amar putusan yang diunduh dari laman resmi Direktori Putusan MA, Kamis, 7 Desember 2023.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 10 tahun dengan denda Rp 1 miliar subider 4 bulan kurungan, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," lanjut amar putusan itu.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menghukum Lukas untuk membayar uang pengganti ke negara sebesar Rp 47,8 miliar. Jika tidak dipenuhi maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang.
"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 tahun," tulis amar putusan.
Sebelumnya, Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua. Amar putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat.
Hakim Rianto mengatakan Lukas Enembe telah terbukti secara sah melawan hukum dan bersalah melakukan tindak pidanan korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas Enembe 8 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan dikenakan 4 bulan penjara," kata Rianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Lukas Enembe dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor.
Saat itu Lukas Enembe tak menjawab langsung pertanyaan hakim ihwal sikapnya atas vonis 8 tahun yang dijatuhkan kepadanya karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 19,6 miliar. Namun Lukas berbicara kepada anggota kuasa hukumnya, Petrus Balla Pattyona. "Beliau menyatakan menolak putusan hakim," kata Petrus di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Pilihan Editor: Lukas Enembe Dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto, Kuasa Hukum Minta Status Tahanan Kota
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | YUNI ROHMAWATI
