TEMPO.CO, Jakarta - Seniman Butet Kartaredjasa menegaskan dugaan intimidasi polisi terhadap pertunjukan bermuatan satire politik yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.
Butet menyatakan hal itu setelah Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho membantah tudingan Butet dan penulis naskah teater Agus Noor bahwa polisi mengintimidasi pertunjukan seni berjudul Musuh Bebuyutan itu.
Menurut Butet, definisi intimidasi tidak harus pernyataan verbal atau tindakan fisik, melainkan kewajiban menandatangani surat sebagai bagian dari proses perizinan.
“Harus berkomitmen tidak bicara politik adalah pembungkaman,” kata Butet dihubungi Rabu, 6 Desember 2023.
Pembungkaman itu bagi Butet melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin Undang-Undang Dasar. Raja monolog itu menyayangkan Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat yang hanya mengundang panitia penyelenggara dari Sekretariat Kayan Production, Indah untuk klarifikasi dalam jumpa pers.
Butet menyebutkan staf admin itu tidak tahu menahu tentang ada atau tidak adanya intimidasi. Indah hanya mewakili panitia untuk mengurus perizinan. Butet menduga polisi memaksa staf tersebut untuk menyatakan tidak ada intimidasi.
“Kalau Polri serius ingin melakukan klarifikasi semestinya menghadirkan saya dan Agus Noor dalam jumpa pers karena kami yang menyatakan ada intimidasi,” ujar Butet.
Ia mengajak polisi untuk bercakap-cakap santai dengannya dan Agus Noor dalam suasana yang tulus. Selain itu, Butet berterima kasih kepada polisi yang sudah menggelar jumpa pers untuk klarifikasi.
Pertunjukan seni yang melibatkan Butet, Cak Lontong, dan Inayah Wahid berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 1 dan 2 Desember 2023. Sore hari sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas polisi tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik.
Butet menandatangani surat tersebut melalui staf karena dia sedang berada di Yogyakarta. Selain berisi pernyataan tidak menyinggung materi berbau politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum (pemilu).
Tak hanya itu, dalam surat itu, penanggung jawab juga diminta untuk tidak memakai atribut partai politik (parpol), pasangan calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres), serta kegiatan politik lainnya.
Setelah menandatangani surat, panitia tetap menyelenggarakan pertunjukan teater selama 150 menit. Dalam balutan setelan batik dan celana berwarna coklat, Butet membuka sekaligus menyapa penonton teater.
Butet kemudian memberikan salam kepada semua kontestan Pemilu 2024. Dia juga menyinggung pernyataan tertulis yang ditujukan kepada polisi untuk tidak membahas materi politik dalam pertunjukan itu. “Selamat datang Orde Baru,” ucapnya.
Teater itu digelar Indonesia Kita, forum budaya yang rutin menggelar pertunjukan. Pentas ke-41 kali ini mengusung tema konflik politik yang terjadi di antara dua kubu yang sebelumnya bersahabat.
Pertunjukan tersebut menampilkan suasana kehidupan di sebuah perkampungan yang awalnya tenang, tetapi menjadi penuh ketegangan akibat perbedaan pilihan politik. Selanjutnya muncul banyak kejadian, seperti isu hantu dan beberapa warga yang menghilang lantaran diculik.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan kepolisian selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM), termasuk acara yang melibatkan capres-cawapres di TIM. “Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakpus, baik itu berupa seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan aman,” kata Susatyo.
Ia memastikan polisi tidak pernah campur tangan terhadap aktor maupun materi acara yang akan dipentaskan. Personel yang dikerahkan untuk pengamanan, kata dia, hanya berkoordinasi dengan penyelenggara acara terkait izin, dengan satpam terkait pengamanan, dan pengaturan lalu lintas jika diperlukan.
SHINTA MAHARANI
Pilihan Editor: Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru
