INFO NASIONAL - Pemerintah terus meneguhkan komitmennya dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan sebagai elemen penting dalam mencapai pertumbuhan yang adil dan inklusif, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Upaya ini sejalan dengan tekad Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara berpenghasilan tinggi dan "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan." Transformasi ekonomi menjadi fokus utama, melibatkan penerapan ekonomi hijau dan inklusif, optimalisasi nilai tambah, dan dorongan inovasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang ikut hadir secara virtual dalam acara Indonesia SDGs Award (ISDA) 2023, Launching Buku ISCOS, dan Seminar Internasional Corporate Forum for CSR Development (CFDC) di Jakarta, Senin, 14 Desember 2023, menyampaikan bahwa pemerintah mengarahkan upaya pada peningkatan penggunaan energi terbarukan, mencapai 15% dalam sektor listrik pada Semester I tahun 2023. Pemerintah juga sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga EBT on grid seperti PLTS Terapung, PLTS atap, dan co-firing biomassa PLTU eksisting, dengan harapan akan mempercepat pencapaian target bauran EBT di tahun 2025 dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dari skenario bisnis biasa dan 43,20% dengan bantuan internasional.
Di sektor non-listrik, pengembangan Biofuel di Indonesia terus dikembangkan, termasuk biodiesel (bioetanol, HVO dan Bioavtur), CPO, non-CPO, dan partisipasi perusahaan industri skala besar serta masyarakat. Program wajib B35 di Indonesia telah memberikan manfaat nyata, seperti pengurangan 34,9 juta ton CO2 dan penyerapan 1,6 juta orang pekerja on farm dan 12 ribu orang pekerja off farm.
Kebijakan berkelanjutan lainnya melibatkan pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan pembangunan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ramah lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah juga terus mendorong berbagai instrumen pembiayaan berbasis hijau, seperti Green Sukuk dan SDG Bond, terutama untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan. Sinergi dengan lembaga donor internasional, seperti kemitraan dengan ADB, serta mekanisme transisi energi menjadi bagian dari strategi. BPDLH, yang telah terbentuk, terus memperkuat peningkatan kualitas pembiayaan.
Menko Airlangga juga menyoroti peran proaktif dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan inisiatif pemerintah, khususnya dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Perencanaan dan penyaluran CSR juga dapat memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), yang sudah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memastikan program-program tersebut lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap berbagai pihak untuk berinovasi demi mendukung kebijakan hilirisasi dan transisi ekonomi hijau.(*)
