TEMPO.CO, Jakarta - NETRALITAS Polri dipertanyakan banyak pihak dalam ajang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sebab beberapa kejadian terakhir, Korps Bhayangkara itu cenderung membantu pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianggap sebagai Geng Solo, orang-orang yang berada di lingkaran dekat Jokowi.
Menanggapi isu netralitas itu, Listyo Sigit Prabowo meminta publik melaporkan jika memang ada pelanggaran. “Kalau memang ada bukti, silakan dilaporkan. Tapi jangan buat framing atau skenario. Kalau memang ada anggota yang tidak netral laporkan disertai bukti akan kami proses,” ujar Listyo Sigit Prabowo dalam wawancara tertulis dengan TEMPO pada Sabtu, 25 November 2023.
Listyo Sigit pernah menjadi ajudan saat Jokowi baru didapuk sebagai presiden pada 2014 lalu. Kedekatan lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu dengan Jokowi terjalin saat masih bertugas sebagai Kapolresta Solo. Pada saat bersamaan, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Apakah kedekatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Jokowi mempengaruhi netralitas Polri dalam Pilpres 2024? Berikut penjelasannya:
Menyangkut netralitas aparat/polisi, Anda dikenal sebagai “Geng Solo” atau dekat dengan Pak Jokowi sehingga dimungkinkan mendukung Prabowo-Gibran. Tudingan dari kubu lain bahwa polisi ikut memasang alat peraga kampanye Prabowo-Gibran?
Terkait hoax atau framing yang merugikan institusi, kami imbau untuk dihentikan. Kita sebaiknya ciptakan iklim pemilu dan kontestasi nasional yang damai. Rakyat saat ini sudah cerdas dan pasti akan memilih dengan cermat dan hati-hati calon pemimpin nasional. Tugas institusi mengawal agar pemilu berjalan dengan damai karena tantangan terkait ketidakpastian global itu yang menjadi ancaman semua negara. Kita butuh persatuan dan kesatuan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Banyak negara lain menjadi pasien IMF. Alhamdulillah Indonesia masih bisa bertahan dan menjadi salah satu negara terbaik pertumbuhan ekonominya baik di Asia maupun negara-negara maju G20. Ini yang harus kita jaga dan pertahankan. Jangan sampai politik praktis mengalahkan cita-cita nasional dan upaya bangsa untuk menjadi negara maju dan mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045.
Beberapa waktu belakangan, beredar berbagai isu terkait netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Seperti isu pembubaran olahraga yang terdapat spanduk caleg tertentu di Pasuruan, Jawa Timur?
Itu isu netralitas pertama yang muncul, terkait adanya pembubaran kompetisi olahraga yang terdapat spanduk calon anggota legislatif dari partai tertentu di Kabupaten Pasuruan. Pembubaran kegiatan olahraga tersebut disebabkan karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari induk organisasi olahraga PBVSI dan izin dari Kepolisian. Setelah dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, pertandingan tersebut dapat dilaksanakan dengan melengkapi syarat-syarat perizinan. Isu tersebut juga sudah dilakukan press release bersama.
Belakangan ini kepala desa/perangkat desa juga dipanggil polisi karena mereka tidak ikut acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di GBK yang mendukung Prabowo-Gibran?
Terkait pemanggilan kepala desa di Jawa Tengah, pengaduan masyarakat terhadap kasus tersebut telah diterima Polda Jawa Tengah sejak 12 April 2023. Dit Reskrimsus Polda Jateng mulai melakukan serangkaian upaya penyelidikan sejak 31 Juli 2023. Upaya penyelidikan tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di kompleks GBK pada 19 November 2023.
Dalam proses penyidikan nantinya, tidak menutup kemungkinan Polri juga melibatkan atau melimpahkan perkara kepada kejaksaan dan/atau KPK. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Polri memiliki mekanisme pengawasan mulai dari pengawas internal dan pengawas eksternal. Kami terbuka apabila pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Kemenkopolhukam ingin mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan.
Kabar lainnya mengenai pemasangan CCTV di KPU Blitar oleh polisi. Kita tahu Blitar sebagai basis massa dari kandidat tertentu…
Terkait pemasangan CCTV di Kantor KPU Kota Blitar, hal tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan kantor-kantor penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Polri juga telah memiliki MoU dengan KPU dan Bawaslu. Isu tersebut juga sudah langsung dijawab oleh KPU RI dan KPU Kota Blitar bahwa pemasangan CCTV hanya dilakukan di luar kantor.
Bagaimana dengan patroli oleh polisi ke kantor-kantor partai di pusat maupun daerah jelang pemilu. Apakah itu perlu? Karena hal itu dianggap sebagai intimidasi…
Terkait patroli di kantor partai politik, rumah relawan, atau posko pemenangan, objek-objek tersebut merupakan bagian dari sasaran pengamanan dalam Operasi Mantab Brata. Patroli oleh Kepolisian dilakukan terhadap seluruh partai politik dan seluruh posko relawan setiap pasangan calon, dengan tujuan untuk situasi kamtibmas yang kondusif. Adapun keluhan yang diterima terkait kegiatan menimbulkan persepsi intimidasi, akan menjadi masukan bagi kami. Saat ini, kami telah mengeluarkan Surat Telegram agar kegiatan-kegiatan patroli dan pengamanan lainnya oleh kepolisian dilakukan dengan melakukan komunikasi publik baik melalui media maupun media sosial terkait dengan rute dan tujuan patroli sehingga tidak menimbulkan isu netralitas Polri.
Apakah intelijen Polri memang ditugaskan hadir di setiap rapat partai? Seperti yang disampaikan PDIP bahwa ada intelijen yang ikut rapat di PDIP Sulteng saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke sana beberapa waktu lalu?
Terkait dugaan anggota intelijen mendatangi kegiatan internal partai. Isu ini sudah dibantah langsung oleh DPD PDIP Sulteng bahwa dugaan tersebut tidak benar.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum menyampaikan pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Di setiap pemilihan umum, selalu saja ada kekhawatiran atau mungkin tudingan bahwa aparat keamanan tidak netral. Bagaimana Anda merespons masalah-masalah seperti ini?
Polri senantiasa berkomitmen untuk mendukung dan memajukan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana arahan Bapak Presiden RI dan penyampaian saya dalam berbagai kesempatan bahwa Polri harus menjunjung tinggi netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Sejak awal, kami telah menekankan agar seluruh personel Polri dapat benar-benar menjaga perilaku dan tindakannya terkait dengan netralitas Polri.
Setiap anggota Polri dari pucuk pimpinan hingga pelaksana di lapangan terikat dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian terkait netralitas Polri. Kami juga telah melakukan penegasan melalui tiga Surat Telegram yang berisi tentang pedoman perilaku netralitas anggota Polri. Sebagai organisasi modern, kami terbuka terhadap setiap kritik, saran, keluhan, atau laporan dari masyarakat. Apabila ada indikasi perbuatan atau perkataan personel Polri di lapangan yang dapat menimbulkan isu netralitas Polri, pasti segera kami tindaklanjuti.
Baca selanjutnya: upaya menjaga personel Polri bersikap netral dalam Pemilu
