TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta menuai sorotan tajam. Pernyataan Ade itu bermula ketika ia mengkritik gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang menggelar aksi protes terhadap politik dinasti yang dijalankan Presiden Jokowi. Ade menilai aksi protes itu sangat ironi karena politik dinasti sebenarnya justru ada di Yogyakarta.
Hal itu disampaikan Ade lewat video yang diunggah melalui akun X-nya, @adearmando61 pada Sabtu, 2 Desember 2023. Berdasarkan pantauan Tempo pada Senin, 4 Desember 2023, video tersebut telah dihapus. Meski begitu, video pernyataan Ade masih beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah ulang oleh akun Tiktok @Jakartabergetar.
"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade dalam video itu.
Calon anggota legislatif dari PSI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta II itu juga menilai aksi protes terhadap dinasti politik Jokowi tersebut sangat ironi. Dia mengatakan seharusnya mahasiswa melawan sistem dinasti di Yogyakarta yang gubernurnya menjabat tidak melalui pemilihan umum tapi karena faktor keturunan.
"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," jelasnya.
Singgung Ganjar Pranowo
Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012. Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden.
"Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012, dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo," ungkapnya.
"Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat," lanjut dia.
Selanjutnya, respons Sultan Hamengku Buwono X dan warga Yogyakarta
