Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, soal pemerintahan saat ini mirip rezim Orde Baru menuai tanggapan dari berbagai pihak. 

1. Ketum Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan era Orde Baru sudah tak ada saat ini. Namun pihaknya tak berkomentar banyak soal pendapat Megawati tersebut. “Sekarang Indonesia masuk dalam Orde Reformasi,” kata Airlangga kepada wartawan di Istana Negara, Rabu, 19 November 2023.

2. TKN Prabowo-Gibran

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan bahwa presiden saat ini, Joko Widodo atau Jokowi, adalah sosok diusung PDI-P sejak 2014. Artinya, kata dia, kekuasaan saat ini dibentuk oleh Megawati selama sepuluh tahun. "Karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP,” ujar Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

Sementara Wakil Ketua Komandan Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyambut positif pernyataan Megawati lantaran tujuannya mulia. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR itu, Presiden Kelima RI itu ingin menasihati para elite politik sekarang ini. “Dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompoknya,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 November 2023.

3. PDIP

Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan tanggung jawab partainya adalah memberikan masukan, rekomendasi, dan kritik sebagai partai politik atau melakukan pengawasan melalui DPR. Menurutnya, meski pemerintahan Jokowi disebut seperti Orde Baru oleh Megawati, itu bukan tanggung jawab partainya meski Jokowi berasal dari PDIP.

“Kekuasaan pemerintahan itu mutlak milik Presiden sebagai eksekutif, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan,” kata Deddy pada Selasa, 28 November 2023.

4. PAN

Partai Amanat Nasional atau PAN justru menilai pemerintah sekarang dilahirkan dari Reformasi yang mengoreksi rezim sebelumnya. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut demokrasi saat ini sudah berjalan dengan peningkatan yang baik. Sehingga, kata dia, berlebihan dan tidak masuk akal jika pemerintah saat ini otoriter.

“Jadi, sangat berlebihan dan tidak masuk akal jika pemerintah saat ini berposisi sebagai pemerintahan otoriter dan sentralistik,” kata Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Selasa, 28 November 2023. .

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

5. PSI

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara tersirat juga menyebut saat ini masyarakat bisa lebih bebas berpendapat dibandingkan era Orde Baru. “Saya enggak tahu, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Karena saya sendiri ‘kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya enggak mengalami,” kata Ketum PSI, Kaesang Pangarep, di Kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 29 November 2023, seperti dilansir Antara.

Di sisi lain, Kaesang meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini berbeda dibandingkan dengan masa Orde Baru. “Ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang namanya, sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu? Apakah ada? Enggak ada toh?” tanya Kaesang pada Rabu, 29 November 2023.

6. Tanggapan Istana

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Pernyataan Presiden ke-5 RI itu, kata Ari, menunjukkan bahwa siapa pun boleh mengutarakan pendapatnya. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia memang negara demokrasi.

“(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi,” kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023.

7. Tanggapan Jokowi

Presiden Jokowi menolak menjawab pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sokarnoputri yang menyebut roda pemerintahan sekarang berjalan seperti zaman Orde Baru. Jokowi melontarkan penolakannya merespons pendapat Megawati itu ketika mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur. “Saya tidak ingin memberikan tanggapan,” kata Jokowi sembari tersenyum, pada Rabu, 29 November 2023.

ADIL AL HASAN | IHSAN RELIUBUN | ANTARA

Pilihan Editor:

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

1 jam lalu

Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan bakal calon Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa (kanan) memberikan keterangan kepada Wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 17 Juli 2020. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.


Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.


Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

3 jam lalu

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (dua dari kiri) memberikan sambutan saat konferensi pers penyelenggaraan Solo Great Sale 2024 di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

Teguh Prakosa akan menyerahkan syarat pendaftaran tahap penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di PDIP Kota Solo pada 18 Mei 2024.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

20 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

22 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa, yang mencakup Kepala Desa.