TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan sebutan petugas partai disalahpersepsikan oleh para buzzer atau pendengung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebutan itu kerap dianggap sebagai hinaan yang merendahkan kepala negara.
Rudy mengatakan, petugas partai berarti petugas rakyat. Termasuk dia pun mengaku sebagai petugas partai. Namun, dia mengatakan hal ini sering disalahpersepsikan. "Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.
Para kader PDIP, menurut Rudy, harus memahami perbedaan politik dan partai politik. Rudy menjelaskan politik merupakan aspirasi, sementara partai politik merupakan alat untuk meraih kekuasaan atau kesejahteraan rakyat. "Bukan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga," ujarnya.
Kalau ada yang merasa terhina dengan sebutan petugas partai, Rudy mengatakan orang itu tidak mengetahui Undang-Undang tentang Partai Politik. "Itu kebodohan yang sangat luar biasa," ucapnya. Undang-undang itu mengatur partai politik merupakan kumpulan warga negara yang isinya adalah masyarakat.
Sebagai petugas partai, Rudy mengatakan dia bertugas mengoordinasi rakyat untuk meraih kekuasaan atau kesejahteraan rakyat. "Makanya terbentuklah pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, sampai ranting dan anak ranting tingka RT. Itu namanya partai politik," tuturnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung karena dianggap sombong ketika menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petugas partai. Pernyataan itu dia ucapkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Ahad, 1 Oktober 2023.
Sebutan petugas partai, kata dia, tercantum dalam AD/ART PDIP. "Itu adalah AD/ART kita. Saya pun petugas partai, ditugasi oleh Kongres Partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," kata dia.
Pilihan Editor: KPK soal Temuan Kartu Kasino di Rumah SYL: Kami Dalami Apakah Uang Korupsi Digunakan untuk Itu
