TEMPO.CO, Jakarta - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango meminta insan KPK, khususnya pimpinan, agar tak mengumumkan penetapan tersangka suatu perkara secara seorang diri.
“Saya meminta untuk membiasakan diri kalau kita punya komitmen bahwa penetapan tersangka itu akan kita bacakan di pengumuman, ya kita konsisten dengan itu,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 27 November 2023.
Menurutnya, akan menjadi persoalan jika salah satu pimpinan KPK mengumumkan ke publik penetapan tersangka tanpa ada kesepakatan bersama dari pimpinan lainnya untuk diumumkan.
“Jangan sebelum tindakan sudah keburu ngomong keceplosan, ‘ini sudah jadi tersangka’. Saya sudah minta Biro Humas untuk tegas itu, pimpinan itu dilarang ngomong gitu,” kata dia.
Hal itu dikatakan Nawawi, sebab internal KPK memiliki Prosedur Operasional Baku (POB) yang harus dipegang dan dilaksanakan. Sehingga, bagi dia, sah-sah saja jika Biro Humas menegur pimpinan KPK yang tak sesuai POB, terutama dalam pengumuman tersangka.
Baca Juga:
“Biro Humas kalau ada meskipun pimpinan, tegur itu. Tak benar itu. Jadi apa yang disampaikan ke teman-teman itu betul-betul merupakan suatu produk keputusan bersama yang kami sebut kolektif kolegial, tak asal ngomong seperti itu,” kata Nawawi.
Senada, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengatakan saat ini KPK akan mengumumkan tersangka pada saat penahanan secara resmi. “Transparan betul, tapi kita seolah-olah sudah menghukum tersangka, padahal prosesnya masih lama. Ada yang ditetapkan tersangka 3 tahun yang lalu sampai sekarang belum dilakukan upaya paksa, ada,” kata Alex.
Menurut Alex, tujuannya agar bisa mengukur waktu sejak tersangka diumumkan dilakukan penahanan guna kerja-kerja penyidik KPK. “Untuk memberikan kepastian kepada para tersangka. Ketika dilakukan penahanan argo penahanan itu berjalan, dan penyidik-penyidik kami itu pasti akan memperhitungkan berapa lama orang ini akan ditahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.
Hal ini merujuk pada sebelumnya, internal KPK tak satu suara perihal penetapan Muhammad Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nawawi Pomolango mengatakan belum ada penetapan tersangka terhadap Muhammad Suryo.
“Sebelum ada pengumuman tersangka di sini (ruang konferensi pers KPK), berarti belum ada,” katanya.
Pilihan Editor: Alexander Marwata Bicara Kasus di Kementan 3 Tahun Tak Diproses Deputi Penindakan KPK
