TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan diterpa isu pergantian dalam beberapa waktu belakangan ini. Meski begitu, Purnawirawan Kepolisian tersebut mengaku tidak mengetahui ihwal kabar tersebut.
“Wah enggak tahu,” kata Budi saat ditemui usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023.
Isu pergantian orang nomor satu di badan intelijen itu mencuat usai hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merenggang. Hal itu muncul setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari kubu rival PDIP, Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Budi Gunawan sendiri kerap dikesankan memiliki hubungan dekat dengan Megawati. Hubungan itu terjalin sejak eks Wakapolri tersebut menjadi ajudan Megawati saat menjabat sebagai Wakil Presiden dan Presiden ke-5 Indonesia.
Lantas, bagaimana profil Budi Gunawan, Kepala BIN yang diterpa isu akan diganti?
Perjalanan karir Budi Gunawan
Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala BIN sejak 2016. Pria yang akrab disebut BG ini berasal dari Surakarta, Jawa Tengah dan lahir pada 11 Desember 1959.
BG merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983. Dia juga menggenggam gelar doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti. BG berhasil lulus dengan predikat Summa Cum Laude.
Sebagai Perwira Polri, Budi Gunawan pernah menempati berbagai posisi penting sepanjang perjalanan kariernya. Beberapa di antaranya adalah Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar) Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Kapolda Bali, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, dan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) untuk mendampingi dua Kapolri, yakni Jenderal Badrodin Haiti (2015-2016) dan Jenderal Tito Karnavian (2016).
Kecakapan BG juga membuatnya dinobatkan sebagai jenderal termuda dan berprestasi di Polri. Oleh karena itu, dia dipercaya menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat Ketua Umum PDIP itu menjadi Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden Indonesia (2000-2004).
Selanjutnya, kasus rekening gendut hingga gagal jadi Kapolri
