TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pihaknya akan melaporkan acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “Kami dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud pasti akan mengadukan ini ke Bawaslu. Karena ini tidak bisa dibiarkan,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 November 2023.
Menurut Todung, keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam kegiatan tersebut sudah melanggar prinsip netralitas aparat negara dalam Pemilu. Todung menyatakan dukungan itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan tersebut, kata Todung, disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye Pemilu atau Pilkada.
Todung mengatakan kegiatan Desa Bersatu tetap merupakan bentuk kampanye meskipun menggunakan kata “silaturahmi” untuk tajuk acaranya. “Dengan membawa atribut-atribut bergambar capres-cawapres dengan tanda pengenal dengan dua, sangat sulit untuk membantah bahwa itu bisa ditafsirkan sebagai bagian dari kampanye,” ujar Todung.
Namun, Todung mengatakan belum mengetahui kapan TPN Ganjar-Mahfud akan memberikan laporan itu ke Bawaslu. “Kita sedang persiapkan. Nanti kita akan beritahukan,” ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan akan memanggil panitia acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Pasalnya, Undang-Undang Pemilu menyebutkan Kepala Desa dilarang terlibat dalam kampanye.
“Kita lagi panggil panitianya itu, rencananya. Ya secepatnya. Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui di Kantor Staf Presiden di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.
Acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Ahad, 19 November 2023. Acara itu dihadiri ribuan kepala desa. Peserta acara itu berasal dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).
Turut hadir pula DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Acara ini dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Asri Anas, mengatakan pihaknya memahami bahwa kepala desa tak diperbolehkan terlibat dalam kampanye politik pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang paling bisa mengakomodasi aspirasi mereka.
“Pertama reformasi tata kelola desa, dana desa Rp 5 miliar per tahun bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi yang mendukung. Kami juga minta peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Asri Anas soal aspirasi yang mereka sampaikan di Indonesia Arena, GBK, Jakarta. Dalam silaturahmi nasional itu, Desa Bersatu menghadirkan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka.
SULTAN ABDURRAHMAN | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: TPN Ganjar-Mahfud Bilang Pilpres 2024 Diciderai Sejak Awal
