TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Hal ini berdasarkan usulan yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke DPR.
“Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.
Seluruh anggota Dewan yang hadir pun menjawab setuju. Dengan begitu, maka Agus Subiyanto resmi terpilih menjadi Panglima TNI baru, menggantikan Yudo Margono yang purnabakti pada tanggal 26 November 2023 atau tepat saat dia berusia 58 tahun. Sebelumnya, Agus Subiyanto merupakan Ketua Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang dilantik pada 25 Oktober 2023.
Setelah mendapat persetujuan, pimpinan DPR RI lantas menyampaikan ucapan selamat dan melangsungkan sesi foto bersama dengan Agus Subiyanto yang turut hadir dalam rapat paripurna itu. Selain Puan, tampak hadir juga para wakil ketua DPR RI, yakni Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Pesan Puan Maharani Ke Agus Subiyanto
Usai Rapat Paripurna, Puan memberikan pesan kepada Agus Subiyanto. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menyinggung soal netralitas aparat TNI menjelang Pemilu 2024.
“Kami berharap juga dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas tersebut,” ucap Puan dalam konferensi pers di Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.
Menurut Puan, tuntutan netralitas TNI tak lepas dari keberadaan fungsi TNI itu sendiri. Anak Megawati Soekarnoputri itu juga mengatakan netralitas TNI dapat terjaga baik di tahun politik maupun bukan tahun politik.
Meski begitu, Puan menyebutkan bahwa persoalan netralitas ini berlaku untuk seluruh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, bukan hanya TNI. Dia berharap keberadaan TNI mampu memberikan bantuan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang damai.
“Kita jaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata dia.
Dengan demikian, kata Puan, Pemilu kedepannya dapat berlangsung menyenangkan dan jauh dari gesekan perpecahan. “Insya Allah nanti pada 14 Februari kita ini bisa menjalankan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan,” ujarnya.
Selain itu, Puan menyatakan, pihaknya tengah membuat Panitia Kerja Netralitas TNI. Bahkan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga telah menyiapkan posko pengaduan netralitas TNI.
“Sekarang Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa mereka telah membuat suatu posko atau pusat pengaduan netralitas TNI. Jadi ya itu yg sudah dilakukan,” ucap dia.
Dengan adanya Panitia Kerja dan Posko Pengaduan Netralitas TNI, DPR berharap seluruh aparat penegak hukum bisa berkomitmen untuk menjalankan hal tersebut sebaik-baiknya. Menurut Puan, hal ini perlu dilakukan agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik, jujus, adil, dan damai.
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Sultan HB X soal Perangkat Desa Dimobilisasi Dukung Prabowo-Gibran: Yogya Sudah Sepakat Netral
