TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI seperti diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR.
"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.
Seluruh anggota Dewan yang hadir pun menjawab setuju.
Proses uji kelayakan dan kepatutan sebelumnya dilaksanakan oleh Komisi I DPR. Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan uji kelayakan telah dilakukan pada 13 November 2023 untuk mendengarkan visi dan misi dari Agus Subiyanto.
Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari fraksi-fraksi maupun anggota Komisi I, Meutya mengatakan mereka menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana Tni Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Mereka memberikan apresiasi atas dedikasi Yudo selama ini.
"(Kemudian) Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," kata Meutya.
Pimpinan DPR RI lantas menyampaikan ucapan selamat dan melangsungkan sesi foto bersama dengan Agus Subiyanto yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Selain Puan, tampak pula hadir para wakil ketua DPR RI, yakni Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Agus dipilih sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Yudo Margono yang purnabakti pada tanggal 26 November 2023 atau tepat saat dia berusia 58 tahun.
Adapun Agus sebelumnya merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang dilantik pada 25 Oktober 2023.
Pencalonan Agus sebagai Panglima TNI mendapat sorotan dari beberapa kelompok masyarakat sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengatakan pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal atau KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI merupakan ancaman bagi netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum 2024. Faktor politik, kedekatan antara Agus dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi alasannya.
"Ini lebih kuat politis dibanding substantif - ancaman terhadap netralitas TNI," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani saat dihubungi oleh Tempo pada Selasa, 14 November 2023.
Menurut dia, penunjukan Agus tak melihat hal substantif seperti pertimbangan kapasitas-kapabilitas, pengalaman, hingga rencana ke depan.
“Bahkan termasuk evaluasi, analisis kritis terhadap kondisi saat ini,” kata Julius.
Pilihan Editor: Jalani Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, Agus Subiyanto Diantar Yudo dan Listyo Sigit
