INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam Pemilu 2024. Dari daftar 204,81 juta jiwa pemilih tetap yang ditetapkan KPU, sebanyak 102,58 juta atau lebih dari 50 persen adalah pemilih perempuan. Menandakan bahwa masa depan bangsa, tergantung ke arah mana suara para perempuannya.
Bangsa Indonesia juga patut bangga terhadap peran politik perempuan Indonesia yang cukup maju, bahkan jika dibandingkan Amerika Serikat (AS). Terlihat dari Amandemen Kesetaraan Hak (Equal Rights Amendment) untuk mengesahkan prinsip kesetaraan gender, termasuk hak perempuan dalam Konstitusi AS, mengalami stagnasi selama puluhan tahun. Sejak diusulkan pertama kali pada tahun 1920-an, dan diberi tenggat waktu ratifikasi hingga tahun 1982, hingga kini usulan amandemen tersebut masih terkendala. Indonesia bahkan sudah memiliki Presiden perempuan, yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Serta Ketua DPR RI perempuan, yakni Ibu Puan Maharani.
"Persentase jumlah menteri perempuan dalam setiap kabinet pemerintahan pasca reformasi, juga terus meningkat dan menjadi yang terbesar di dunia. Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie (1998-1999), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), dan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), masing-masing rata-rata memiliki dua menteri perempuan. Di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada empat menteri perempuan (2004-2009) dan lima menteri perempuan (2009-2014), Presiden Joko Widodo ada sembilan menteri perempuan (2014-2019) dan lima menteri perempuan (2019-2024)," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Nasional, di MPR RI, Jakarta, Minggu (19/11/23).
Turut hadir antara lain Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Ulla Nuchrawati, dan Koordinator Presidium FORHATI Nasional Cut Emma Mutia Ratna Dewi. Hadir pula anggota Presidium FORHATI Nasional Wa Ode Nurhayati, Jamilah Abdul Gani, Anita Aryani, dan Sri Novakandi.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks pemberdayaan gender Indonesia juga terus menguat. Tahun 2022 yang lalu, indeks pemberdayaan gender mencapai skor 76,59 atau masuk kategori tinggi.
"Artinya, secara umum ada peningkatan dari aspek keterlibatan perempuan dalam parlemen yang telah mencapai 21,9 persen, peningkatan partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional yang hampir mencapai 50 persen dan peningkatan kontribusi pendapatan perempuan yang mencapai 37,22 persen. Meskipun keterlibatan perempuan di parlemen sudah meningkat hingga mencapai 21,9 persen, namun masih belum optimal memenuhi kuota 30 persen yang disediakan bagi keterwakilan perempuan di parlemen," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengungkapkan "wajah" perempuan Indonesia saat ini, dilihat dari berbagai perspektif dan data statistik, utamanya dikaitkan dengan isu kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Dari perspektif komposisi demografi, berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, persentase penduduk laki-laki mencapai 50,6 persen, hampir sama banyaknya dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 49,4 persen.
"Laporan Indeks Kesenjangan Gender Global (Global Gender Gap Report 2023) tahun 2023 yang dirilis World Economic Forum (WEF), Indonesia memiliki skor sebesar 0,697 poin. Meskipun skor indeks tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, namun dari peringkat, capaian tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 87 dari 146 negara, atau naik 5 peringkat dari capaian tahun 2022," pungkas Bamsoet.(*)
