TEMPO.CO, Jakarta - Filsuf Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis mengatakan telah meragukan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak Komisi Pemberantasan Korupsi dikebiri melalui Revisi Undang-Undang KPK yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2019, yang kemudian ditandatangani kepala negara. Romo Magnis menyampaikan ini saat mengisi forum bertemakan demokrasi, oligarki, dan politik dinasti di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 November 2023.
Romo Magnis bercerita bahwa dirinya ikut dengan satu kelompok bermuatan 70 orang yang mengunjungi presiden di Istana, saat DPR memutuskan ihwal revisi UU KPK pada 2019. Ia menyebut ada koleganya seperti ekonom senior Emil Salim hingga akademisi (almarhum) Azyumardi Azra yang meminta kepastian kepada Presiden Jokowi mengenai itu.
“Selama dua jam kami (berdiskusi), minta presiden supaya pakai Perpu ganti undang-undang untuk membatalkan dulu UU itu,” kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini. “Saya tidak ngomong di situ, karena terlalu banyak. Presiden mendengarkan dengan penuh perhatian.”
“Di situ saya ragu. Kok, kepentingan apa, untuk mengebiri KPK? Tapi itu pun mudah terjawab karena DPR berterima kasih pada presiden itu diizinkan, karena demikian mereka aman. Sederhana sekali. Jadi kita pikir, orang-orang apa itu?” kata Romo Magnis.
Kritik luas terhadap Presiden Jokowi muncul dalam beberapa waktu ini sebab banyak pihak menuding ia telah cawe-cawe dalam pemilu 2024 – teranyar seperti skandal yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat atas dugaan intervensi dalam putusan norma aturan pemilu mengenai batas usia pendaftaran capres-cawapres. Sebagai konsekuensinya, Anwar Usman dicopot dari jabatan hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.
Anwar Usman merupakan ipar Joko Widodo. Putusan batas usia capres-cawapres itu melanggengkan putra presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju ke kontestasi pilpres 2024. Keadaan ini menimbulkan keraguan publik soal netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan pemilu.
Istana dalam beberapa kesempatan menjamin soal penyelenggara negara akan tetap netral dalam pemilu, walaupun ada anak presiden yang mengikuti kontestasi. Jokowi irit berbicara tentang putusan MKMK yang menghendaki Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK. "Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi, karena itu kewenangan di wilayah yudikatif," kata Jokowi di Purwakarta, Kamis, 9 November 2023.
Romo Magnis, dalam diskusi di Hotel Borobudur pada Selasa, mengaku semakin khawatir dengan kondisi politik di Indonesia sekarang ini. Tanpa menyebutkan nama, Romo Magnis mengatakan ada yang tidak lagi punya rasa malu membangun dinasti politik. "Penguasa tanpa malu mencoba membangun dinasti keluarga dan kekuasaan keluarga. Saya ulangi yang dibilang tadi, gawat kalau orang tidak melihat bahwa itu tidak beres," katanya.
“Yang paling penting sekarang bicara menuntut kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah sesuatu hak demokrasi paling dasar,” ujar Romo Magnis.
Pilihan Editor: Firli Bahuri Akan Pastikan Kebenaran Temuan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat soal Pemenangan Ganjar Pranowo
