TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Gugatan itu terkait keabsahan penetapan kader Partai NasDem itu sebagi tersangka korupsi.
"Mengadili, dalam pokok perkara menolak praperadilan pemohon," kata hakim tunggal Alimin Ribut Sujono saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Selasa 14 November 2023.
Hakim Alimin menyatakan menolak gugatan praperadilan eks Menteri Pertanian itu dengan alasan, penetapan tersangka SYL oleh KPK telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Sehingga, status tersangka SYL tetap sah dan tak bisa digugurkan.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka pada Rabu, 11 Oktober 2023, atas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Eks Gubernur Sulawesi Selatan itu dijerat bersama dua pejabat Kementan lain yakni Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta (MH) dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS)
"Perkara dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu (setoran) untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta (markup) dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 11 Oktober 2023.
Johanis mengatakan, modus yang dilakukan SYL dalam melakukan korupsi adalah dengan membuat kebijakan personal untuk karyawannya yang menduduki posisi pejabat teras seperti eselon 1 dan eselon 2. Kebijakan itu berupa kewajiban setoran kepada sang menteri. Uang yang terkumpul diduga mencapai Rp 13,9 miliar.
"Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang dilingkup para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran mulai dari USD 4.000 hingga USD 10.000," kata Johanis.
Khusus SYL, dijerat dengan pasal mengenai pencucian uang. Dia diduga menggunakan hasil korupsi itu untuk keperluan pribadi dan keluarga. Termasuk untuk pembayaran kredit mobil Toyota Alphard hingga perawatan wajah bagi keluarga SYL.
Yasin Limpo kemudian mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK terkait kasus yang menimpanya itu. Gugatan itu dilayangkan ke PN Jakarta selatan pada Rabu, 11 Oktober 2023.
Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan, gugatan Syahrul Yasin Limpo itu terkait keabsahan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Benar, pemohon Syahrul Yasin Limpo, termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Djuyamto dikonfirmasi Tempo, Rabu 11 Oktober 2023.
Djuyamto mengatakan, gugatan praperadilan itu didaftarkan Syahrul Yasin Limpo melalui kuasa hukumnya Dodi S Abdulkadir dan kawan-kawan dengan nomor registrasi perkara 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. "(Materi perkara) Sah atau tidaknya penetapan tersangka," kata Djuyamto.
Pilihan Editor: Firli Bahuri Minta Diperiksa Besok, Dewas KPK: Tidak Bisa, Ada Agenda Lain
