TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya di tengah gelapnya demokrasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kritik Megawati tersebut tidak akan berdampak kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Hanya kritik kepada Jokowi yang keras, tidak akan berdampak pada Prabowo dan Gibran,” kata Ujang saat dihubungi, Senin, 12 November 2023.
Namun, Ujang menyakini suara Prabowo-Gibran ke depan ada potensi mengalami peningkatan. Adapun soal suara Ganjar-Mahfud, kata dia, belum tentu mengalami kenaikan.
Untuk memastikan itu, kata Ujang, masih menunggu survei objektif atas pernyataan Megawati Soekarnoputri ini dan kaitannya dengan suara Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran. Selain itu, kritik yang dilakukan Megawati kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan keduanya telah berpisah.
“Sudah bercerai dan beda haluan dengan Jokowi,” ucapnya.
Kendati demikian, Ujang mempertanyakan mengapa kritik Megawati baru disampaikan sekarang alias tidak dari dulu. Ia menyakini PDIP saat ini merasa dirugikan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran etik para hakim konstitusi menjadi bukti kekuatan moral, politik, kebenaran, dan politik akal sehat berdiri kokoh meski menghadapi upaya rekayasa konstitusi.
“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi,” kata Megawati.
Selain itu, Megawati menyebut dirinya sering mengatakan bahwa konstitusi adalah pranata kehidupan berbangsa dam bernegara yang harus diikuti dengan lurus. Menurut putri Soekarno itu, konstitusi bukan sekadar ditaati sebagai hukum dasar tertulis, tetapi harus memiliki ruh.
Dampak sikap kritis
Dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui sikap kritis partai banteng terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa berdampak pada beralihnya pemilih Ganjar-Mahfud ke Prabowo-Gibran. Mereka menyebut sikap kritis ini sebagai upaya menjaga keseimbangan pemerintah.
Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan politik bukan sekadar untuk menang, tetapi memastikan proses politik secara benar. Menurut dia, kalau kritik PDIP kepada Presiden Jokowi itu sebuah kebenaran, jangan dilihat sebagai serangan.
“Bahwa itu berimplikasi pada orang yang berpindah pilihan, saya rasa itu risiko yang harus kami ambil,” kata Deddy kepada wartawan di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.
Sementara itu, Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan kritik PDIP terhadap Jokowi juga harus menjaga keseimbangan antara mengawasi pemerintah dan menjaga suara.
“Kita tidak bisa juga diam,” kata Andreas kepada Tempo saat ditemui di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2023.
Selain itu, para pemilih Presiden Jokowi yang ditemui di luar Jawa juga butuh sikap tegas dari PDIP atas polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. “(Pemilih) Minta sikap posisi PDIP terhadap kekuasaan yang banyak manipulatif,” kata Andreas.
Pilihan Editor: Kaesang Safari Politik di Kota Medan: Blusukan ke Pasar hingga Bertemu Relawan
