TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mencermati fenomena intervensi negara yang ingin merekayasa penyelenggaraan Pemilu 2024. Koalisi mengatakan intervensi itu bertujuan membuat hasil pemilu mengikuti kehendak penguasa.
"Kami mencermati, pertama ada istilah cawe cawe disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang dapat dimaknai sesuai dengan desain yang dia kehendaki," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, dalam konferensi pers, Ahad, 12 November 2023.
Berikutnya, Julius mengatakan, Jokowi sempat dengan tegas mengatakan bahwa menggunakan atau mendapatkan informasi lewat instansi-instansi yang memiliki fungsi intelijen. Mulai dari Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, intelijen Polri, Kejaksaan.
Berikutnya, pengambilan keputusan pada perkara Nomor 90 di Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, batas usia itu tidak diturunkan melainkan penambahan klausa sedang menduduki jabatan publik seperti wali kota.
Kasus lain yang ditemukan Koalisi, misalnya, Julius mengatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mengungkap ada intervensi berupa lobi-lobi Anwar Usman kepada para hakim lain. "Salah satunya meyakinkan bahwa Gibran tidak akan memanfaatkan putusan MK ini. Namun faktanya memanfaatkan," ujar dia.
Selanjutnya, intervensi negara, itu terjadi dalam kasus pencopotan baliho-baliho dari pasangan calon preisden dan wakil presiden. Pencopotan itu diduga dilakukan anggota kepolisian. Menurut Julius, pencopotan itu tidak sesuai dengan wilayah kerja korps berbaju cokelat itu.
"Dulu kami tidak sepakat ketika TNI mencopot baliho FPI (Front Pembela Islam) karena bukan tupoksi TNI," kata dia. Sekarang, dia melanjutkan, terdapat banyak baliho calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. "Termasuk pemasangan baliho yang terdapat foto Gibran dan pasangannya."
Atas berbagai kasus yang muncul belakangan menjelang Pemilu 2024 itu, Julius mengatakan ada keberpihakan Jokowi ada dalam agenda tersebut. Sehingga hak asasi paling mendasar dalam hal politik menjadi terganggu. "Jelas tangan Presiden Joko Widodo telah dilumuri kotoran untuk mencoreng demokrasi dan merusak pemilu kita," ujar dia.
Kerusakan demokrasi atau pemilu itu terjadi, dia bertutur, berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Jokowi. Hal itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. "Dan melanggar moral dan etik ketatanegaraan kita," ujar dia.
Pilihan Editor: Megawati Sebut Putusan MKMK Cahaya Terang di Kegelapan Demokrasi
