INFO NASIONAL - Capaian pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kabupaten Kediri hampir 100 persen dari total jumlah penduduk wajib KTP.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Wirawan menyampaikan, sebagaimana arahan Bupati Hanindhito Himawan Pramana kegiatan pelayanan kepada masyarakat terus digenjot.
Terkait pelayanan Administrasi Kependudukan dari jumlah penduduk Kabupaten Kediri 1.679.039 jiwa, yang tercatat wajib memiliki KTP sebanyak 1.291.233 jiwa.
"Dari jumlah penduduk yang wajib KTP, capaian perekaman sampai hari ini sudah mencapai 99,4 persen," katanya, Senin, 06 November 2023 lalu.
Menurut Wirawan, dari prosentase itu capaian perekaman e-KTP telah mencapai 1.282.694 jiwa. Mendekati Pemilu 2024, Dispendukcapil Kabupaten Kediri terus menggenjot perekaman bagi penduduk yang telah wajib KTP.
Upaya itu untuk menghindari penduduk tidak mendapatkan hak pilih karena belum memiliki kartu identitas KTP.
"Nanti 14 Februari ditargetkan yang memiliki hak pilih sudah punya KTP," ungkapnya.
Mengejar pelayanan perekaman KTP tersebut, Dispendukcapil mengintensifkan perekaman dengan cara jemput bola bagi penduduk disabilitas, lansia termasuk ODGJ.
Bagi pelajar yang telah berusia 17 tahun dan telah wajib ber-KTP pada awal tahun 2023 mulai dilakukan percepatan perekaman dengan cara jemput bola ke sekolah melalui program Sahaja Putih Abu-Abu.
Disebutkan, berdasarkan data dari KPU Kabupaten Kediri jumlah pemilih pemula sebanyak 20.918 jiwa. Dari jumlah itu yang telah dilakukan perekaman sebanyak 12.054 jiwa.
Wirawan menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan surat ke Kecamatan untuk diteruskan ke desa dan sekolah guna mensosialisasikan perekaman bagi pelajar atau penduduk yang telah berusia 17 tahun ini.
Perekaman KTP tersebut menurut Wirawan bisa dilakukan di tiap kantor Kecamatan setempat dengan memanfaatkan program Sabtu Ceria.
"Sekolah-sekolah juga memberikan dispensasi bagi siswanya agar dapat melakukan perekaman e-KTP di hari Sabtu pada program Sabtu Ceria" urainya.
Setiap pengurusan e-KTP maupun dokumen Administrasi Kependudukan lain di Kabupaten Kediri, menurut Wirawan, ketika tidak terjadi kendala jaringan listrik maupun internet langsung bisa cetak hari itu pula.
Keterbatasan blangko e-KTP yang sebelumnya sempat terjadi saat ini diakui telah terselesaikan. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan MoU dengan Ditjen Dukcapil untuk pengadaan blangko melalui hibah uang.
"Untuk Jawa Timur baru Kabupaten Kediri," bebernya.
Upaya itu dilakukan karena pengurusan e-KTP, termasuk perbaikan data di Kabupaten Kediri cukup tinggi. Dalam sehari, disebutkan Wirawan, Dispendukcapil Kabupaten Kediri bisa melakukan pencetakan antara 600-700 e-KTP.
Tak kalah penting, selain perekaman e-KTP tersebut, Dispendukcapil Kabupaten Kediri juga melakukan sosialisasi pengurusan akta kematian.
Pengurusan dokumen itu dinilai sangat penting untuk melindungi data orang yang telah meninggal. Untuk itu diperlukan peran aktif dari keluarga atau ahli waris.
Tanpa adanya akta kematian, Dispendukcapil tidak bisa melakukan penghapusan data kependudukan orang yang telah meninggal dari sistem daftar kependudukan.
"Sosialisasi ini dilakukan sampai ke desa-desa," tandasnya.
Dari sosialisasi yang dilakukan, kesadaran pengurusan akta kematian menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh, berdasarkan data Dispendukcapil Kabupaten Kediri pada tahun 2020 diterbitkan 5.857 akta kematian.
Kemudian, pada tahun 2021 diterbitkan 13.911 akta kematian, 2022 diterbitkan 18.335 dan pada 2023 hingga saat ini telah diterbitkan 16.360 akta kematian.(*)
