TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah menata ulang ekosistem industri Liquefied Petroleum Gas (LPG). Musababnya, industri migas itu diduga masih dikuasai oleh mafia.
"Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor atau mafia migas," kata Mulyanto melalui keterangan resminya, Minggu 5 November 2023.
Pernyataan Mulyanto itu sejalan dengan temuan lapangan migas baru yang diungkapkan Kementerian ESDM belum lama ini. Menurut Mulyanto, temuan itu mengindikasikan selama ini mafia masih menguasai industri migas.
"Pertanyaannya, kenapa baru sekarang pemerintah memetakan potensi LPG tersebut. Harusnya dari dulu. Ini mengindikasikan bahwa mafia impor migas memang eksis dan membuat pemerintah tidak berdaya," kata Mulyanto.
Politikus PKS itu pun meminta pemerintah membuat perencanaan guna pengelolaan 12 lapangan migas yang baru ditemukan itu. "Terkait adanya temuan 12 lapangan sumber LPG baru dengan total potensi produksi sebesar 1,2 juta ton, saya minta pemerintah segera membuat perencanaan pengelolaan secara terpadu," kata Mulyanto
Mulyanto mengatakan, temuan tersebut menggembirakan karena dapat menekan angka impor gas setiap tahun. Sehingga Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, harus segera menyusun peta jalan pengelolaan sumber gas tersebut. "Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina dan perusahaan-perusahaan negara lainnya untuk mengelola ladang tersebut," kata Mulyanto.
Mulyanto mengatakan, prioritas itu perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. "Ini temuan yang sangat menarik. Pasar domestiknya sudah jelas. Dengan kejelasan ini, tentunya Investor yang tertarik juga akan banyak. Asal pemerintah memberi kemudahan dan insentif dalam pengusahaannya," kata Mulyanto
Mulyanto menilai, dengan temuan LPG tersebut maka Indonesia dapat mengurangi impor LPG, sekaligus dapat menekan defisit perdagangan migas. "Kita akan untung dua kali lipat. Karena produksi domestik meningkat, tenaga kerja yang terserap bertambah, sekaligus dapat menurunkan defisit perdagangan migas," jelasnya.
Pilihan Editor: Menteri Jokowi Tidak Netral dalam Pilpres 2024, Pakar Minta DPR Revisi UU Kementerian Negara
