TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ihwal pemakzulan presiden. Menurut Jazilul, dukungan kearah pemakzulan presiden memang banyak disuarakan.
"Embrio ke arah situ memang banyak masukan dari masyarakat," kata Jazilul saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat, 3 November 2023.
Sebelumnya, Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan terbuka opsi pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam Pilpres 2024 terbukti. Menurut Jazilul, PKS menyebutkan pemakzulan Presiden Jokowi karena mewanti dugaan-dugaan tersebut terjadi.
Selain pemakzulan, ada juga hak angket merespons dinamika politik terkini. Jazilul Fawaid mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari rasa kekecewaan masyarakat. "Kemarin di DPR juga Masinton itu menyampaikan hak angket, begini kekecewaan ini makin lama makin hari makin meluas," ujarnya.
Jazilul mengatakan ekspresi kekecewaan itu banyak juga disampaikan tokoh-tokoh nasional yang merasa kondisi demokrasi makin terpuruk. "Oleh sebab itu kemudian memintalah kepada DPR, saya yakin suatu saat DPR ini akan diminta oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk bertindak. Jangan diam aja DPR ini kira-kira begitu. Kalau perlu makzulkan, makzulkan, kalau perlu hak angket, angket. Kan gitu. Untuk apa? Demi demokrasi," ucapnya.
Ihwal pemakzulan preside, kata Jazilul, sikap PKB menunggu keadaan seperti apa langkah yang akan dilakukan DPR menyikapi usulan tersebut. "Tentu yang namanya DPR itu gunanya, fungsinya adalah check and balances. Jadi ketika masyarakat resah, ketika masyarakat kecewa ada salurannya dari pada nanti di jalan-jalan," katanya.
Sebelumnya, Mardani Ali Sera, membuka opsi pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam Pilpres 2024 terbukti. "Kalau jadi dan faktanya verified, pemakzulan bisa menjadi salah satu opsi," kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.
Jokowi disebut mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto. Selain itu, Jokowi diketahui memberikan rekomendasi strategis untuk pemenangan Prabowo-Gibran.
Mardani mengatakan opsi pemakzulan itu terbuka lantaran cawe-cawe Jokowi menabrak banyak peraturan. Hal itu, menurut dia, berbaya bagi proses demokrasi. "Cawe-cawe-nya berbahaya sekali. Menabrak banyak hal," kata Mardani.
Cawe-cawe Jokowi, lanjut Mardani, perlu menjadi perhatian bersama lantaran itu merupakan indikasi ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024. "Cawe-cawe yang berlebihan ini bisa membuat banyak hal menjadi tidak jurdil, padahal syaratnya jurdil," kata Mardani.
Dilansir dari Majalah Tempo, Jokowi menyampaikan arahan memenangkan Gibran, antara lain, dalam pertemuan dengan Ketua Umum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023. "Kami menerjemahkan pesan Presiden agar relawan lain diajak memenangkan Gibran," kata Utje kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023.
Pilihan Editor: Pakar Hukum Anggap Ide Pemakzulan Jokowi Layak Dilanjutkan
