Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kronologi Data DCT Calon DPR Pemilu 2024, Hanya Berkurang 1 karena Didaftarkan Perindo dan Gerindra

image-gnews
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan), Anggota KPU Mochamad Afifuddin (tengah), dan Idham Holik (kiri) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan), Anggota KPU Mochamad Afifuddin (tengah), dan Idham Holik (kiri) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil verifikasi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 berjumlah 9.917 orang. Jumlah ini hanya bergeser dua orang dari jumlah daftar calon sementara (DCS) sebanyak 9.919 calon legislatif. Adapun data DCT calon anggota DPD 668 orang.

Kronologi data caleg DPR ini berubah setelah terdapat tanggapan masyarakat dan masukan dari partai politik dikurangi satu orang sehingga jumlahnya menjadi 9.918 caleg. "Artinya berkurang satu nama," Ketua KPU Hasyim Asy'ari, saat mengumumkan DCT, Jumat, 3 November 2023.

Pengurangan satu orang itu muncul di Partai Gelora. Sehingga angka 9.919 orang berubah menjadi 9.918 orang. Namun, setelah KPU memverifikasi data tersebut jumlah DCT berkurang satu orang, kata Hasyim, lantaran terjadi penggandaan data caleg. "Ada satu orang tidak memenuhi syarat karena ganda," ujar dia. Sehingga data DCT yang ditetapkan 9.917 orang.

Kegandaan itu terjadi karena caleg DPR dapil Kalimantan Barat itu dicalonkan oleh Partai Perindo. Namun namanya tercatat juga dicalonkan sebagai caleg dari Partai Gerindra. "Sehingga ditetapkan tidak memenuhi syarat. Sehingga yang kami tetapkan masuk daftar calon tetap 9.917 orang," katanya.

Selanjutnya, KPU menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berjumlah 668 orang. Calon laki-laki sebanyak 535 orang dan perempuan 133 orang. Sebelumnya jumlah calon anggota DPD di 38 daerah pemilihan berjumlah 1.030 orang.

Berdasarkan jumlah itu, bakal calon yang berhasil melakukan penyerahan dukungan 865 orang. Selanjutnya, jumlah calon memenuhi syarat 701 orang. Pada akhirnya, Hasyim berujar, calon yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPD sejak 1-14 Mei 2023 berjumlah 683 orang. Yang tidak mendaftarkan diri 18 orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil verifikasi dari 683 orang itu, Hasyim mengatakan, hanya 113 orang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat 568 orang. Adapun 2 orang tidak memenuhi syarat. Setelah masa perbaikan dan terverifikasi memenuhi syarat calon anggota DPD 675 orang. Tidak memenuhi syarat 8 orang.

"Namun yang masuk DCS hanya 674 orang. Ada 1 orang mengundurkan diri karena dia memilih calon sebagai anggota DPR," kata dia. Dari DCS itu terdapat 4 calon mundur. Adapun 1 orang tidak memenuhi syarat karena belum menjalani masa jeda lima tahun sebagai teripadana korupsi.

Hasyim menjelaskan, orang yang pernah terkena pidana korupsi bisa mendaftarkan diri. Namun, harus memenuhi syarat sudah bebas murni. Selanjutnya telah melewati masa jeda lima tahun setelah bebas. Dalam temuan KPU, seorang calon DPD itu belum memenuhi syarat jeda lima tahun sehingga ditetapkan tidak memenuhi syarat.

"Sehingga yang ditetapkan hari ini, DCT calon DPD 668 orang dengan jumlah laki-laki 535 orang dan perempuan 133 orang," ucap Hasyim. Adapun Menurut Hasyim, penetapan caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota akan ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten-Kota.

Pilihan Editor: Status Tersangka Firli Bahuri di Ujung Tanduk, ICW Sarankan KPK Relakan Saja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

21 menit lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

Dasco mengatakan Gerindra terbuka untuk melakukan dialog mengenai keinginan PKS bergabung ke kubu Prabowo.


PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

55 menit lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

Dasco juga menyebut, ketidakhadiran Prabowo di acara Halalbihalal PKS tidak dapat dikaitkan dengan sinyal penolakan pada PKS.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

20 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

20 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

21 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.