Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Bali Soal Baliho Ganjar-Mahfud MD Diturunkan

image-gnews
Sang Made Mahendra Jaya. Instagram/smahendrajaya89
Sang Made Mahendra Jaya. Instagram/smahendrajaya89
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengerahkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Bali untuk menurunkan baliho dan bendera partai dan baliho Ganjar-Mahfud. Ini terjadi menjelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kabupaten Gianyar, Selasa 31 Oktober 2023.

Persitiwa itu terjadi di sepanjang jalan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi dari Denpasar hingga Gianyar tepatnya tiga titik kunjungan, yaitu SMKN 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan, banyak terpasang baliho dan bendera berunsur politik tidak hanya milik PDIP.

Politikus PDIP Deddy Sitorus menilai penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Bali, Rabu, 1 November 2023, sudah berlebihan. "Menurut saya ini kesewang-wenangan yang berlebihan," kata politikus Deddy Sitorus kepada Tempo, Rabu, 1 November 2023.

Deddy mengatakan penurunan baliho itu akan mencedarai prinsip jujur dan adil atau jurdil dalam Pemilu. Menurut Deddy, penurunan baliho itu adalah tanda-tandanya. "Juga menurut saya, ini tanda-tanda bahwa pemilu tidak akan berlangsung dengan jurdil," kata Dedddy.

Dalam keterangannya Sang Made Mahendra Jaya berasalan video dan kabar yang beredar tentang penurunan baliho tersebut kurang sesuai fakta. Karena menurutnya hal tersebut dilakukan hanya untuk menggeser sementara alat sosialisasi. Ini dilakukan untuk menjaga suasana netral di Bali.

Profil Sang Made Mahendra Jaya

Sang Made Mahendra Jaya kini menjabat sebagai PJ Gubernur Bali. Sebelumnya ia merupakan Jenderal Bintang Dua Widyaiswara Utama TK.I Sespim Lemdiklat Polri. Mahendra Jaya lahir di Singaraja, Bali, pada 3 Juli 1966.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 yang memiliki banyak pengalaman mendalam dalam bidang reserse, memiliki tugas melakukan penyelidikan dalam memecahkan kasus kriminalitas.

Ia juga telah banyak memiliki pengalaman di beberapa jabatan sebelum menjabat PJ Gubernur Bali yakni:

  • Kapolsekta Tamate Polres Kupang pada 1992
  • Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujung Pandang pada 1997
  • Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang pada 1999
  • Kasat Serse Poltabes Ujung Pandang pada 2000
  • Wakapolres Pangkep Polda Sulsel pada 2001
  • Kasat IV Ditreskrim Polda Sulsel pada 2003
  • Penyidik Madya Unit V Dit. III/Tipikor dan WCC Bareskrim Polri pada 2004
  • Kapolres Nunukan Polda Kaltim pada 2007
  • Kapolres Paser Polda Kaltim pada 2008
  • Wakapoltabes Samarinda Polda Kaltim pada 2008
  • Penyidik Utama Tk. III Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri pada 2010
  • Dirreskrimsus Polda Bengkulu pada 2011
  • Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2014
  • Dirreskrimum Polda Bali pada 2016
  • Kasetum Polri pada 2018
  • Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum dan Pengawasan pada 2019
  • Widyaiswara Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri pada 2020
  • Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum pada 2022

Selain itu selama berkarier dalam jabatannya Sang Made Mahendra Jaya menerima tanda jasa. Tanda jasa yang pernah diberikan kepadanya yaitu:

  • Bintang Bhayangkara Pratama
  • Bintang Bhayangkara Nararya
  • Satyalancana Pengabdian 24 tahun (Medali Emas)
  • Satyalancana Pengabdian 16 tahun (Medali Perak)
  • Satyalancana Pengabdian 8 tahun (Medali Perunggu)
  • Satyalancana Jana Utama
  • Satyalancana Dwidya Sistha
  • Satyalancana Operasi Kepolisian

YOLANDA AGNE  I  RACHEL FARAHDIBA REGAR  I  KUKUH S. WIBOWO  I  HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Viral Video Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud MD Saat Jokowi Datang ke Bali

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

1 menit lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.


Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

7 menit lalu

Timnas U-23 Indonesia. (foto: PSSI)
Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.


Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun

8 menit lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menuturkan harga bawang merah dan bawang putih dipatok Rp 40 ribu per kilogram.


PDIP Berharap Putusan PTUN Jadi Pertimbangan MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran

33 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Berharap Putusan PTUN Jadi Pertimbangan MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran

Kata PDIP soal upaya gugatan di PTUN.


Duel Timnas U-23 Indonesia vs Irak Malam Ini, Presiden Jokowi Akan Saksikan dari Kamar

39 menit lalu

Presiden Joko Widodo. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Duel Timnas U-23 Indonesia vs Irak Malam Ini, Presiden Jokowi Akan Saksikan dari Kamar

Presiden Jokowi memilih untuk menyaksikan laga Timnas U-23 Indonesia melwan Irak dari kamarnya.


Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.


TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 jam lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.


PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

2 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) mendampingi rekannya saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.


Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

2 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

Charles pesimistis hakim PTUN bakal mengabulkan petitum PDIP untuk menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka.


Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 2 Mei 2024. Jokowi mengatakan pembangunan bendungan berkapasitas 60,8 juta meter kubik ini menghabiskan anggaran Rp 1.4 triliun. Foto: Tangakapan Layar Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.