TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Relawan Pusat Barisan Soekarnois - Ganjar for Presiden Ugik Kurniadi mengingatkan para menteri supaya mundur dan cuti dari jabatannya jika ingin menggalang dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024.
"Dan ini kami mengingatkan kepada pejabat negara termasuk menteri-menteri lainnya. Kalau terlibat harus ada prosesnya. Jangan diam-diam. Ini melakukan diam," kata Ugik Kurniadi, di halaman kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, 1 November 2023.
Ugik mengatakan, prosedur itu bisa dicontoh dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya meminta cuti sebagai kontestan cawapres dan capres. Mahfud berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Adapun Prabowo berpasangan dengan Gibran.
"Ikuti aja aturan yang diatur dalam regulasi. Apa yang boleh, apa yang tidak," tutur dia.
Peringatan itu muncul setelah beredar video Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo menggalang dukungan kepada calon wakil presiden Gibran. Video itu direkam di tengah rapat relawan Sedulur Jokowi saat menyiapkan panitia kerja di rumah Paiman, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Oktober.
Tempo mengamati video itu. Paiman, yang juga Ketua Umum Sedulur Jokowi, mengenakan kaus dan topi merah duduk sambil didampingi tiga orang pria. Dia mengarahkan para anggota Sedulur Jokowi supaya secepatnya menyusun panitia kerja. Hasil rapat itu, kata dia, akan dilaporkan kepada Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
Video itu menjadi bahan bukti Barisan Soekarnois-Ganjar dan Front Kebangsaan untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Rabu sore, 1 November 2023. "Kekuasaan negara tidak boleh memberikan privilege kepada salah satu pihak," ujar dia.
Eks relawan Jokowi itu menuding manuver Paiman diduga ada indikasi perintah dari Istana. Kecurigaan itu muncul ketika Paiman menyatakan akan melaporkan hasil rapat ke Jokowi dan Pratikno. "Menurut kami ada indikasi permainan pada tingkat Istana," tutur dia.
Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan Sirra Prayuna, mengatakan ajakan Paiman mendukung Gibran itu sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara negara. "Seorang Wakil Menteri Desa membuat suatu pertemuan, mengarahkan, mengorganisi kelompok masyarakat untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Barisan Soekarnois-Ganjar adalah relawan yang kini mendukung pasangan Ganjar-Mahfud. Sebelumnya mereka pendukung Jokowi di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 dengan nama Barisan Nasional. Setelah Jokowi terpilih kedua kali Barisan Nasional bubar. "Karena dukungan itu cuma untuk dua periode, bukan tiga periode," ucap dia.
Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan Sirra Prayuna, mengatakan ajakan Paiman dengan mengarahkan, mengorganisir, kelompok masyarakat supaya mendukung pasangan Prabowo-Gibran sebagai pelanggaran. "Itu kami tengarai sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara negara," kata Sirra.
Pilihan Editor: PKS akan Tanyakan Kampanye Wamen Desa Galang Dukungan untuk Gibran ke KPU dan Bawaslu
