TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Maman Abdurahman menanggapi usulan politikus PDIP Masinton Pasaribu untuk mengusulkan hak angket DPR terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Maman, usulan Masinton itu tak akan berimplikasi apa pun terhadap putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
"Saya pikir, terus kalau pun itu terwujud ada pengusulan hak angket, terus implikasinya juga apa? Kan nggak ada juga," kata dia saat ditemui di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu, 1 November 2023.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Masa Sidang ke-8 DPR RI, Senin, 31 Oktober 2023, Masinton menyampaikan pendapatnya agar Dewan mengajukan hak angket untuk putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Menurut Maman, apa yang diusulkan Masinton merupakan bagian dari hak konstitusi seorang anggota dewan di parlemen. Namun, dia menilai manuver Masinton itu hanya bagian dari gimik politik untuk membangun opini publik.
"Mendegradasi imej dari pak Prabowo dan mas Gibran," katanya.
Maman mengatakan, dalam 3 bulan ke depan semua orang akan berjoget-joget terkait dinamika politik terkini. Ihwal dinamika politik apa pun, kata Maman, akan dimainkan.
"Jadi semua yang joget pasti akan melakukannya, tarian apa juga akan dimainkan. Jadi, kami melihatnya dalam konteks itu saja. Saya pikir silakan saja, itu kan menjadi haknya sahabat saya mas Masinton," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan, Golkar menghormati upaya Masinton. Dan upaya hak angket bagian dari dinamika politik.
"Partai Golkar dan teman-teman fraksi lainnya pada posisi yang menganggap apa yang terjadi ini, ini adalah bagian dari semua proses dinamika politik dan wajar-wajar saja," katanya.
Maman mengatakan terlepas kencangnya isu hak angket, Partai Golkar lebih fokus pada bagaimana pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Fokus kami satu saja, bagaimana caranya turun ke bawah menemui masyarakat menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh sosok seorang Prabowo dan Gibran," katanya.
Pilihan Editor: Jimly Asshiddiqie Dukung DPR Ajukan Hak Angket Terhadap MK
