Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Ungkap Alasan Buka Manuver Jokowi Minta 3 Periode

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas di SMK Negeri 3 Kota Metro, di Provinsi Lampung, Jumat, 27 Oktober 2023. Jokowi meninjau sejumlah fasilitas dan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah tersebut. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas di SMK Negeri 3 Kota Metro, di Provinsi Lampung, Jumat, 27 Oktober 2023. Jokowi meninjau sejumlah fasilitas dan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah tersebut. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengungkap alasan pihaknya membuka manuver Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta menjabat selama tiga periode. Menurut Deddy, mereka harus mengungkap manuver tersebut meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu mewanti-wanti agar tidak menyerang di muka publik.

Deddy menyatakan bahwa Megawati selalu mengingatkan seluruh kader partainya bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Karena itu, menurut dia, selama ini PDIP selalu melakukan kritik melalui tidak secara terbuka di publik. 

"Kritik bisa disampaikan secara langsung melalui saluran yang ada," kata Deddy kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023. 

Deddy mengakui dalam beberapa hari terakhir sejumlah kader PDIP membongkar soal manuver politik Jokowi yang meminta agar bisa menjabat selama tiga periode. Menurut politikus PDIP lainnya, Adian Napitupulu, permintaan itu ditolak oleh PDIP.

Deddy menyatakan rekan-rekannya membuka manuver tersebut karena rakyat butuh penjelasan logis atas kondisi politik saat ini. Pasalnya, menurut dia, narasi yang berkembang saat ini menempatkan PDIP seakan sebagai pihak yang menzalimi Jokowi dan keluarganya. 

"Ada penggiringan opini di ruang publik seolah-olah kekacauan ini karena kesalahan atau kesombongan PDI Perjuangan yang menyakiti Presiden dan keluarganya," kata dia. 

PDIP klaim selalu bela Jokowi dan keluarganya

PDIP, menurut Deddy,  menilai hal itu sebagai fitnah. Dia menyatakan partainya tak pernah sekalipun menghina Jokowi. Deddy bahkan menuding pihak yang berada di belakang presiden dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pihak yang selama bertahun-tahun melakukan penghinaan. 

"Kader-kader PDI Perjuanganlah yang konsisten membela kehormatan Presiden, pemerintah dan keluarganya," kata dia. "Sementara orang-orang yang mendapat manfaat bahkan relawan-relawan yang menjadi komisaris atau mendapatkan akses ke pemerintah tidak pernah terlihat pasang badan," lanjutnya.

Dia pun sepakat dengan pernyataan Adian Napitupulu bahwa pindahnya Gibran Rakabuming dari partainya sebagai konsekuensi atau ujung dari upaya oligarki politik dan bisnis yang hendak memaksakan presiden tiga periode, perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu.

"Dan itu rakyat harus tahu," ujarnya.

Selanjutnya, wacana Jokowi 3 periode berembus dari....

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

25 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.


Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

43 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

Presiden Jokowi membantah tudingan melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat disebut cawe-cawe Pilpres 2024, lalu Jokowi juga menyangkalnya.


Puan Sebut Pertimbangkan Kaesang di Pilkada Jateng, PAN: Apa Mungkin PDIP Mengusungnya?

1 jam lalu

Steering Committe Rakernas 4 PAN Viva Yoga Mauladi memberikan keterangan saat konferensi pers menjelang Rakernas ke-4 di DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2024. Rakernas 4 PAN yang diselenggarakan pada 29 Juni ini akan membahas tentang strategi partai termasuk evaluasi Pemilu dan pelaksanaan Pilkada di sejumlah wilayah, Selain itu PAN juga mengusung anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani menjadi kontestas Pilkada Jakarta 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Puan Sebut Pertimbangkan Kaesang di Pilkada Jateng, PAN: Apa Mungkin PDIP Mengusungnya?

Viva Yoga Mauladi, merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal partainya melirik Kaesang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah


Duta Besar Kanada Optimis Hubungan Kedua Negara Makin Berkembang di Bawah Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton dan Duta Besar Kanada untuk ASEAN Vicky Singmin di acara ulang tahun Kanada yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Duta Besar Kanada Optimis Hubungan Kedua Negara Makin Berkembang di Bawah Pemerintahan Prabowo

Duta Besar Kanada untuk Indonesia mengatakan hubungan bilateral yang positif antara RI-Kanada akan terus tumbuh di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.


Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

Presiden Jokowi memerintahkan lembaga/kementerian menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.


Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini.


Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

5 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari diduga tertidur saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres dan cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres dan cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Adapun agenda sidang hari enam perkara PHPU Pilpres 2024 mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan pihak terkait capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pihak terkait menghadirkan 8 ahli dan 6 saksi pada sidang sengketa Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dilakukan pasca putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU tersebut melanggar kode etik atas tindak pelecehan.


Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya


Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

6 jam lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.


Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

6 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa.    ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Berikut perjalanan kasusnya.