TEMPO.CO, Jakarta - Tiga orang berbaju adat Tionghoa, Dayak dan Melayu berlenggok memimpin tarian di Lapangan Kantor Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pakaian mereka menggambarkan keberagaman tiga suku besar di kota tersebut. Tarian yang juga diikuti oleh lebih dari 600 peserta menjadi pembuka Festival HAM, Selasa, 17 Oktober 2023.
Perayaan ini diselenggarakan oleh empat lembaga yang telah menandatangani nota kesepahaman untuk pemenuhan hak asasi di Indonesia, yakni Komnas HAM, Kantor Staf Presiden dan Pemerintah Kota Singkawang. Juga International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), organisasi yang bergerak di bidang advokasi kebijakan yang menjadi inisiator kegiatan tahunan yang sudah berlangsung sejak 2014 ini.
Selama tiga hari, festival menampilkan produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari wilayah setempat. Puncak perayaan diisi oleh forum-forum diskusi seputar HAM dan toleransi. Sebelumnya, INFID terlebih dahulu melakukan pelatihan Kota dan Kabupaten HAM. Festival merupakan wujud perayaan puncak pelatihan HAM.
Singkawang dipilih karena mendapat predikat kotal paling toleran
Iwan Misthohizzaman, Direktur Eksekutif INFID, mengatakan pemilihan Singkawang sebagai lokasi festival karena beberapa hal. Salah satunya adalah pemberian penghargaan sebagai kota paling toleran di Indonesia versi Setara Instititute, organisasi penelitian yang berbasis di Jakarta. Singkawang sudah tiga kali mendapat predikat tersebut.
“Ini menunjukan toleransi di Kota ini sudah sangat baik,” kata Iwan, selepas pembukaan.
Menurut Iwan dukungan pemerintah Kota Singkawang dengan aksi-aksi toleran juga terjadi di daerah yang dijuluki Kota Seribu Klenteng ini. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Singkawang. Wali Kota Tjhai Chui Mie periode 2017-2019 sempat menjadi ketua panitia pembangunan tersebut meski ia beragama Buddha.
Keberagaman tercermin pula lewat wujud bangunan rumah ibadah yang berdiri berdampingan di beberapa lokasi, seperti Klenteng Pekong Tua yang dibangun lebih dari dua abad silam dan berdekatan dengan Masjid Raya.
“Karena itu, Singkawang kota yang tepat menjadi menjadi corong upaya promosi toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman,” kata Iwan.
Pemkot Singkawang berjanji akan perjuangkan hak disabilitas
Sumastro, Penjabat Wali Kota Singkawang, mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak asasi di kota tersebut. Selain toleransi antar etnis yang beragam, ia juga mengklaim akan memperjuangkan hak-hak disabilitas.
“Kami sedang menyusun produk hukum terkait itu,” kata dia saat ditemui selepas diskusi pararel Festival HAM, 18 Oktober 2023.
Namun Sumastro tidak menjelaskan lebih detail tentang rencana tersebut. Menurut dia, saat ini tindak lanjutnya masih berupa diskusi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi.
Perayaan ditutup dengan pembacaan deklarasi dan rekomendasi dari penyelenggara di Swissbellin Hotel, Singkawang, 18 September 2023. Rekomendasi dibacakan oleh Hari Kurniawan, Komisioner Pengaduan Komnas HAM, bersama perwakilan INFID dan Kantor Staf Presiden.
Dalam pemaparan rekomendasinya, Hari Kurniawan menyoroti tentang revisi beberapa Peraturan Daerah, termasuk Perda disabilitas di Kota Singkawang yang menurutnya perlu diubah.
Selain itu, ia berharap Singkawang dapat menularkan semangat inklusifitas dan kota ramah HAM kepada kota sekitarnya.
“Sehingga tidak ada lagi laporan pengaduan ke Komnas HAM,” kata dia. Menurut Hari masih ada aduan tentang persoalan lahan di Kota sekitar Singkawang seperti Bengkayang dan Sambas.
Hari berharap festival ini juga menyuarakan praktik HAM yang baik bagi kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Di akhir pemaparannya, Hari membacakan pengumuman Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Festival HAM 2024.
ILONA ESTERINA
