TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi instruksi kepada kadernya menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP tidak melakukan demo ke MK.
"Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Oktober 2023. Hasto menilai, upaya pengamanan tersebut tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan.
"Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," ujarnya.
Hasto juga mengingatkan politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan. Menurutnya, bila etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat dan tercipta moral force.
"Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi,” kata dia.
PDIP, kata Hasto, meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan baru, karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah. “Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pala politik sekiranya dilanggar,” katanya.
Sehingga, menurut Hasto, daripada berdemontrasi, lebih baik masyarakat meyakini hukum timbal balik. "Lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai," katanya.
Pilihan Editor: Tiga DPC Projo Ungkap Alasan Dukung Ganjar Pranowo Berbeda dengan Hasil Rakernas
