TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi yang menimpa Menteri Pertanian sekaligus kader Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo. Dia menilai kasus seperti itu bisa terhindar jika tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pandang bulu dalam penegakan hukum.
"Jadi kami selalu mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Anies saat ditemui di kediamannya di Jalan Lebak Bulus, Kota Jakarta Selatan, Jumat, 6 Okotober 2023.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan kasus yang menimpa Syahrul dapat berpengaruh pada partainya serta pengusungan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pernah terapkan tata kelola pemerintahan yang baik di DKI Jakarta
Menurut Anies, komitmen tata kelola yang baik itu bukan sekadar rencana. Dia mencontohkan hal itu pernah dia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menyakini bahwa komitmen tata kelola sudah dikerjakan dan terus dipertahankan. Dia pun mengingkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa kembali kuat seperti dahulu kala.
"Dikerjakan dan Insya Allah akan terus dipertahankan. Bahkan kami ingin agar KPK bisa kuat kembali," ujarnya.
Baca Juga:
Anies kemudian menyampaikan harapannya, agar KPK dapat melakukan penegakkan hukum dengan baik, tanpa pandang bulu.
"Kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik tanpa ada pembedaan latar belakang, kemudian unsur, tapi tegak untuk semuanya," katanya.
Kasus yang menjerat Syahrul
Syahrul Yasin Limpo terjerat kasus dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyatakan telah mendapatkan informasi bahwa KPK telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka.
KPK hingga hari ini belum mengumumkan secara resmi status Syahrul. Meskipun demikian, tim penyidik lembaga anti rasuah itu telah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan ruang kerja Syahrul di Kantor Kementerian Pertanian pada 28-29 September lalu. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai senilai Rp 30 miliar hingga 12 pucuk senjata api. Tim penyidik juga sempat menggeledah rumah pribadi Syahrul di Makassaar dan membawa pulang dua koper dokumen plus sebuah mobil Audi A6.
Syahrul Yasin Limpo sendiri telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian. Dia menyerahkan surat pengunduran diri ke Istana Negara pada Kamis kemarin, 5 Oktober 2023. Syahrul menyatakan ingin berkonsentrasi menghadapi kasus hukum yang menjeratnya.
Syahrul Yasin Limpo merupakan menteri kedua dari Partai NasDem yang terjerat korupsi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menjerat Johnny G. Plate dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transciever Station (BTS) 4G. NasDem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres dan cawapres.
