TEMPO.CO, Jakarta - Pasokan pangan dan sembako bagi warga Pulau Rempang setelah kabar wilayah itu akan dikosongkan pada 28 September kemarin menipis. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengatakan akan berkoordinasi dengan perwakilan Ombudman di Kepulauan Riau.
“Untuk memastikan apakah warga kehabisan pasokan pangan,” kata Johanes saat dihubungi, Sabtu, 30 September hari ini.
Soal pangan, kata Johanes, ini kebutuhan pokok. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mencukupi kebutuhan mereka. Menurutnya, hal ini kewajiban bagi negara untuk memastikan warga negara punya akses terhadap pangan. “Bagian dari kewajiban negara,” kata dia.
Sebelumnya, Johanes Widijantoro mengatakan ada upaya penekanan dari pemerintah kepada warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, agar setuju direlokasi demi pembangunan Rempang Eco-City. Saat ini, pemerintah memang sedang berupaya merelokasi warga dari lahan 2.000 hektare di Pulau Rempang.
"Mereka merasa dalam tekanan akhir-akhir ini karena, bahkan, ketika tidak ada orang di rumah, form (persetujuan relokasi) dimasukkan ke pintu," tutur Widijantoro dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu, 27 September kemarin. "Kalau enggak ada orang tua, anaknya dipaksa mewakili untuk mengisi form."
Tak cuma itu, warga Kelurahan Sembulang juga mengalami kesulitan mendapat pasokan pangan pasca kerusuhan terjadi pada 7 dan 11 September lalu. Widijantoro berujar, situasi itu terjadi lantaran distributor takut menyuplai pasokan pangan ke kampung tersebut. "Karena status tempat itu yang sudah di-declare pemerintah akan dikosongkan," kata Widijantoro.
Sejauh ini, kata Johanes, pengosongan lahan atau relokasi warga tidak diberikan batas waktu seperti di awal pada 28 September. Dia melihat pemerintah realistis bahwa proyek ini membutuhkan waktu lama untuk merelokasi warga selaku penghuni wilayah itu.
“Kalau mereka (warga) tidak bersedia juga, tentunya itu bagian hak dasar mereka untuk mempertahankan tanah mereka,” kata dia hari ini. Secara umum, kata dia, Ombudsman masih melakukan monitoring terhadap siaran pers mereka kemarin.
ADIL AL HASAN, RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Konflik di Pulau Rempang, Ombudsman Nilai Pemerintah Mulai Realitis
