Adakah Sanksi PDIP untuk Jokowi Setelah Kaesang ke PSI? Istri Gubernur Maluku Hengkang dari PDIP, Murad Ismail Langsung Didepak

TEMPO.CO, Jakarta - Khalayak tahu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP punya aturan internal, keluarga kader tak boleh beda partai. Belakangan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai melanggar aturan itu. Pasalnya, petugas partai PDIP ini justru membiarkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, gabung Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, tak seperti Gibran dan Bobby Nasution yang ke PDIP.

Aturan ini pernah dilanggar Gubernur Maluku Murad Ismail pada Mei lalu. Ketua DPD PDIP Maluku itu membiarkan istrinya, Widya Pratiwi, yang semula juga kader PDIP beralih ke Partai Amanat Nasional atau PAN. Akibatnya, Murad pun dipecat dari jabatannya selaku Ketua DPD PDIP Maluku. Selain dipecat, dia juga didepak dari partainya Megawati Soekarnoputri itu.

Lantas apa sanksi PDIP untuk Jokowi karena dinilai melanggar aturan internal tersebut?

Kaesang resmi bergabung dengan PSI setelah mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA dari partai tersebut. Penyerahan KTA itu dilakukan jajaran pimpinan DPP PSI di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu siang, 23 September 2023. Kabar bergabungnya Kaesang sebelumnya telah dibocorkan via media sosial PSI dalam unggahan Rabu, 20 September 2023.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengakui memang AD/ART PDIP secara tegas melarang keluarga kader partainya untuk memiliki pilihan politik yang berbeda. Djarot menegaskan, yang dimaksud keluarga adalah suami, istri, dan termasuk anak.

“Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan, suami istri. Apalagi? Anak. Itu tidak boleh. Itu yang dilarang, keluarga inti,” kata Djarot saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis kemarin, 21 September 2023.

Meski demikian, pihaknya menilai aturan itu tak berlaku bagi Kaesang. Pasalnya, suami Erina Gudono itu disebutnya sudah bukan lagi keluarga inti. Kata Djarot, putra bungsu Jokowi itu telah memiliki rumah tangga sendiri. Namun katanya, hal ini tetap menjadi catatan tersendiri.

“Kemudian kalau di luar keluarga inti apa? Nah ini menjadi catatan, misalnya saya punya adik sudah berumah tangga, kemudian dia menjadi pengurus partai lain, itu catatan bagi saya, berarti saya tidak mampu untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya. Evaluasi bagi saya,” katanya.

Kader PDIP memilih berhati-hati menanggapi polemik yang dihadapi partainya. Politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan, Jokowi adalah kader terbaik PDIP. Menurutnya PDIP tak mungkin memanggil Jokowi gara-gara anaknya membelot ke partai lain. Menurutnya janggal jika memanggil Jokowi untuk dievaluasi karena tak mampu melakukan proses pendidikan politik, seperti yang disebut Djarot.

“Kalau Kaesang mengambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, beliau kan presiden,” kata Deddy di Jakarta Selatan, Sabtu, 23 September 2023.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, menilai keluarga Jokowi sengaja abai dan menantang PDIP. Menurut Ahmad, jika memang PDIP konsisten dengan aturan tersebut, masuknya Kaesang ke PSI berpeluang memunculkan koreksi total PDIP terhadap status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka, bahkan Jokowi sendiri yang diklaim sebagai petugas partai PDIP.

“Jika PDIP tidak menegakkan aturan itu, PDIP bisa dituding ‘tebang pilih’ dan ‘pilih kasih’ dalam menjalankan aturan,” kata Anam melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 September 2023.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  I  HAN REVANDA PUTRA | TIKA AYU | SEPTIA RYANTHIE

Pilihan Editor: KTA PSI Kaesang 5 Nomor Belakang 51515, Apa Fungsi Kartu Tanda Anggota Partai Politik?