Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Lalu Ferdy Sambo Tak Terima Dipecat, Pernah Tuntut Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit

image-gnews
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat dini hari, 26 Agustus 2022. Pimpinan sidang KKEP yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri memutuskan Ferdy Sambo disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri akibat keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir J. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat dini hari, 26 Agustus 2022. Pimpinan sidang KKEP yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri memutuskan Ferdy Sambo disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri akibat keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir J. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 26 Agustus 2022, tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo dipecat secara tidak hormat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Eks Kadiv Propam Polri itu sempat menyatakan banding, namun ditolak. Pada 19 September 2022, Sambo resmi mendapat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH dari Polri.

Berikut kilas balik drama pemecatan Ferdy Sambo

Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP pada Jumat, 19 September 2022 memutuskan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik Polri. Kepala Badan Intelkam Polri Komisaris Jenderal Ahmad Dofiri yang membacakan putusan menyebutkan bahwa Ferdy Sambo diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri.

“Sanksi yang dijatuhkan, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Dedi dalam konferensi pers di Markas Besar Polri pada Jumat tengah malam, 26 Agustus 2022.

Ferdy mendapatkan sanksi etika, yaitu pelanggaran etika dan perbuatan tercela. Dia juga diganjar sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari. Serta, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Setelah pembacaan sidang itu Ferdy Sambo menyatakan banding dan permintaan maafnya kepada institusi Polri.

“Saya ingin menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan saya,” kata Ferdy Sambo.

Kendati demikian, Ferdy mengajukan banding. Dedi Prasetyo mengatakan, banding yang diajukan Ferdy merupakan hak yang bersangkutan. Eks Kadiv Propam Polri itu diberi kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis dalam tiga hari kerja. Setelah 21 hari masa banding, kata Dedi, sekretaris KKEP akan memberikan memutuskan.

“Yang jelas, yang bersangkutan sudah menerima apa pun keputusan yang akan diambil sidang banding nantinya,” ujarnya.

Selang 24 hari kemudian, pada Senin, 19 September 2022, Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang banding selama dua jam di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang banding dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto. Adapun Wakil Ketua Komisi Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto. Kemudian anggota terdiri dari Irjen Wahyu Widada, Irjen Setyo Budi Mumpuni, dan Irjen Indra Miza.

Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri menolak banding yang diajukan mantan Kepala Divisi Propam Polri itu atas keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut. Putusan tersebut dibacakan Komjen Agung Budi Maryoto. KKEP menyatakan perilaku pelanggar dinilai sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH dari anggota Polri.

“Komisi banding memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo ,” kata Komjen Agung Budi Maryoto pada Senin, 19 September 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Kamis 29 Desember 2022, Ferdy Sambo kemudian menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan ini didaftarkan ke PTUN pada Kamis, 29 Desember 2022, dengan perkara Nomor 476/G/2022/PTUN.JKT.

Dalam petitum gugatan yang dilihat Tempo pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jakarta, 29 Desember 2022, Ferdy memohon majelis hakim membatalkan tidak sah keputusan Tergugat I, Presiden Jokowi, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri, tanggal 26 September 2022.

“Memohon majelis hakim memerintah Tergugat I untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia,” demikian bunyi gugatan Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo juga memohon majelis hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II (yakni Kapolri) secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Namun, sehari kemudian, Jumat, 30 Desember 2022, Ferdy Sambo mencabut gugatan tersebut. Pencabutan itu disampaikan kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis. Alasannya, faktor kecintaan Ferdy Sambo terhadap institusi Polri.

“Pak Ferdy Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal upaya hukum pada 29 Desember 2022 kemarin,” kata Arman Hanis dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Desember 2022.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md tidak terlalu serius menanggapi gugatan yang dilayangkan Ferdy Sambo terhadap Jokowi dan Listyo Sigit Prabowo. “Menurut saya, itu gimik saja,” kata Mahfud Md di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022. “Sudah selesai kok dan itu hukum administrasi, bukan hukum pidana, tindakan presiden hukum administrasi.”

Mahfud Md pun mengaku heran dengan sikap Sambo itu. “Dia sudah mengatakan, apapun keputusan banding saya terima, kok sekarang nggak. Sudah lah itu mau mengaburkan masalah perkaranya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: Cuma Sehari Gugatan Ferdy Sambo ke Jokowi dan Kapolri, Apa Saja Perkara yang Bisa Diajukan ke PTUN?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


84 Persen Pejabat Lulusan Perguruan Tinggi Korup, Mahfud Md: Berani Saja tapi Tidak Bersih, Bahaya

1 jam lalu

Menteri Koordinator  Politik , Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD  menjadi pembicara  Seminar Kebangsaan  di Universitas Buddhi Dharma Tangerang, FOTO: Rabu 29 November  2023. TEMPO/ AYU CIPTA
84 Persen Pejabat Lulusan Perguruan Tinggi Korup, Mahfud Md: Berani Saja tapi Tidak Bersih, Bahaya

Mahfud Md menyatakan 84 persen pejabat lulusan perguruan tinggi di Indonesia berperilaku korup.


Jokowi Minta Pertemuan BI, OJK, LPS dengan Menkeu Lebih Sering Dilakukan, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pertemuan BI, OJK, LPS dengan Menkeu Lebih Sering Dilakukan, Apa Alasannya?

Jokowi minta pertemuan antara Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala LPS dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian lebih sering dilakukan. Apa Alasannya?


Jokowi Pamer Ekonomi RI Stabil 5 Persen ke Kepala Negara Lain: Kita Bangga Banget

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Pamer Ekonomi RI Stabil 5 Persen ke Kepala Negara Lain: Kita Bangga Banget

Jokowi bangga dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh di kisaran 5 persen. Ia menyebut dirinya memamerkan hal itu kepada kepala negara lain.


Realisasi Belanja Pusat Masih 76 Persen Jelang Akhir Tahun, Ini Rencana Jokowi

8 jam lalu

Presiden Indonesia Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada pertemuan tahunan bank sentral Indonesia dengan para pemangku kepentingan keuangannya di Jakarta, 30 November 2022. REUTERS/Willy Kurniawan
Realisasi Belanja Pusat Masih 76 Persen Jelang Akhir Tahun, Ini Rencana Jokowi

Jokowi menanggapi serapan anggaran kementerian dan pemerintah daerah yang masih rendah menjelang akhir 2023.


FX Hadi Rudyatmo Ungkap Alasan Jokowi Pisah Jalan dengan PDIP

8 jam lalu

Cawapres Mahfud MD (kiri) bertemu dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di Solo, Selasa, 14 November 2023. Keduanya menikmati sarapan pagi di Hotel Alana Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Foto: Dokumentasi DPC PDIP Kota Solo
FX Hadi Rudyatmo Ungkap Alasan Jokowi Pisah Jalan dengan PDIP

Rudy bercerita, keluarga Jokowi kini tak sejalan dengan PDIP bukan semata lantaran sakit hati dengan sebutan petugas partai.


Jokowi Sebut Tensi Geopolitik Serba Dadakan: Enggak Ada Hujan, Tahu-Tahu Perang

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut Tensi Geopolitik Serba Dadakan: Enggak Ada Hujan, Tahu-Tahu Perang

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bahwa kondisi global saat ini masih tidak baik-baik saja. Mengapa?


Mimbar Mahasiswa Di Yogya Kecam Politik Dinasti Era Jokowi, Serukan Tahta Untuk Rakyat

9 jam lalu

Aksi Mimbar Kerakyatan yang digelar di Yogyakarta diikuti berbagai lembaga BEM universitas di Indonesia Rabu, 29 November 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Mimbar Mahasiswa Di Yogya Kecam Politik Dinasti Era Jokowi, Serukan Tahta Untuk Rakyat

Aksi aktivis BEM berbagai kampus yang digelar di Yogyakarta itu menyoroti politik dinasti Presiden Jokowi.


Presiden FIFA Bakal Tonton Final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Jokowi Belum Pasti

9 jam lalu

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo Rini Kusumandari (kanan) menjelaskan tentang persiapan Pemerintah Kota Solo menjelang pertandingan babak final Piala Dunia U-17 2023 saat konferensi pers di Pusat Informasi Piala Dunia U-17 2023 di Hotel Solia Zigna Solo, Jawa Tengah, Rabu, 29 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Presiden FIFA Bakal Tonton Final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Jokowi Belum Pasti

Presiden FIFA Giovanni Infantino dikabarkan hadir saat final Piala Dunia U-17 2023 digelar Stadion Manahan, Solo,, Sabtu, 2 November 2023.


Jokowi Prediksi Perang Israel-Palestina Tak Berakhir dalam Waktu Dekat

9 jam lalu

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Prediksi Perang Israel-Palestina Tak Berakhir dalam Waktu Dekat

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkap bahwa perang antara Israel dan Palestina tidak akan berakhir dalam waktu dekat.


Jokowi Curhat Dapat Keluhan dari Pelaku Usaha: Peredaran Uang Makin Kering

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) usai membuka Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 24 November 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-32 HMI dan Musyawarah Nasional ke-25 Kohati yang yang dihadiri para pengurus dan kader HMI se-Indonesia. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Jokowi Curhat Dapat Keluhan dari Pelaku Usaha: Peredaran Uang Makin Kering

Jokowi mendapatkan keluhan dari pelaku usaha. Ia menyebut, pelaku usaha mengeluhkan peredaran uang yang makin kering.