Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Tinjau Rumah Kemas Manggis Milik SHB

image-gnews
Wakil ketua komisi IV DPR RI Budhy Setiawan saat foto bersama di sela-sela meninjau salah satu rumah kemas manggis milik PT. Sinar Harapan Bersatu (SHB), Sukabumi, Jabar, Jumat (15/9/2023). Foto: Arief/nr
Wakil ketua komisi IV DPR RI Budhy Setiawan saat foto bersama di sela-sela meninjau salah satu rumah kemas manggis milik PT. Sinar Harapan Bersatu (SHB), Sukabumi, Jabar, Jumat (15/9/2023). Foto: Arief/nr
Iklan

INFO NASIONAL - Wakil ketua komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mengatakan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat dilakukan untuk meninjau salah satu rumah kemas manggis milik PT. Sinar Harapan Bersatu (SHB). Hal ini berkaitannya untuk menjaring masukan serta informasi dalam membantu menunjang ekspor hasil hortikultura yaitu manggis. 

Umumnya produk-produk pertanian sangat rentan terhadap waktu karena seiring waktu maka produk tersebut juga akan memasuki masa kadaluarsa. "Tim komisi IV anggota DPR RI ingin memastikan ekspor manggis berjalan lancar," kata Budhy usai pertemuan dengan eksportir manggis dan karantina pertanian Kementerian Pertanian, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 15 September 2023.

Menurutnya, manggis ini kalau diekspor hanya punya waktu dua pekan. Lewat dari dua pekan maka produk manggis tersebut akan membatu dan susah untuk dipasarkan. "Apalagi kalau sudah sampai ke negara tujuan ekspor lebih dari dua pekan, maka eksportir dari Indonesia itu malah dikenakan denda untuk mengganti rugi terhadap produk yang sudah kadaluarsa," ujarnya.

Budhy menjelaskan, langkah dan temuan terhadap masalah dalam mempercepat untuk proses ekspor tersebut memang ada masalah terutama di dikarantina. Menurutnya, prosedur administrasi dokumentasi yang ada di karantina perlu ada perbaikan dan nanti akan dibicarakan ditingkat raker komisi dengan Kementerian dan juga dengan ketua badan Karantina yang baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ketua badan Karantina ini baru dilantik tentu ini akan menjadi masukan juga untuk yang bersangkutan karena ini persoalannya adalah tingkat produksi kita bagus ada kenaikan setiap tahun, kita lakukan ekspor tapi ekspor juga harus memikirkan kerentanan waktu dimana dia cepat sekali kadaluarsa," ujar Budhy.

Ditempat yang sama, Anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Slamet, menyoroti dan konsen terhadap bagaimana kondisi lapangan antara petani dan pengusaha untuk diselesaikan agar petani tetap sejahtera dan pengusaha untung. Menurutnya, tingkat kepercayaan dari pengusaha kepada petani yang kurang karena ada pemain di tengah yang tidak amanah.

"Sementara kita tidak yakin dengan harga mahal pun petani tidak mendapatkan keuntungan yang semestinya karena ada pemain di tengah, nanti kita akan selesaikan dan saya akan hadir bersama dengan pusat supaya membina petani untuk supaya sama sama mendapatkan manfaat yang lebih baik," kata Slamet. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Ala KKP

2 jam lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo.
Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Ala KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengulas cara beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di sektor perikanan dan masyarakat pesisir di Indonesia.


Penutupan Discover North Sulawesi, Gubernur Olly Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat

3 jam lalu

Penutupan Discover North Sulawesi, Gubernur Olly Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Provinsi Sulawesi Utara.


DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

6 jam lalu

Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada wartawan saat konferensi pers tentang penutupan pemerintah AS di Capitol di Washington, 29 September 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

Anggota Republik garis keras di DPR menolak RUU pendanaan sementara, akibatnya lembaga Pemerintah AS ditutup mulai besok karena tidak ada anggaran.


IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

9 jam lalu

Ketua IM57+, Mochamad Praswad Nugraha,  memberikan sambutan dalam Dies Natalis ke-2 IM57+ Intitute pada 29 September 2023 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan.
IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

IM57+ deklarasi untuk melawan kriminalisasi di era reformasi. Mengajak masyarakat sipil untuk berkonsolidasi melawan kriminalisasi.


Sejak 2018, Pemkab Serang Gratiskan Isbat Nikah 8.395 Pasangan

20 jam lalu

Sejak 2018, Pemkab Serang Gratiskan Isbat Nikah 8.395 Pasangan

Pemkab Serang terus menggencarkan program isbat nikah.


Mulai Dibangun di Kragilan, Pemkab Serang Dukung RSU Adhyaksa Banten

20 jam lalu

Mulai Dibangun di Kragilan, Pemkab Serang Dukung RSU Adhyaksa Banten

Rumah Sakit Umum (RSU) Adhiyaksa di Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan mulai dibangun.


Kembangkan Potensi Maritim, Pemkab Serang dan UPI Berkolaborasi

21 jam lalu

Kembangkan Potensi Maritim, Pemkab Serang dan UPI Berkolaborasi

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) siap membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam mengembangkan potensi maritim.


Bupati Serang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan

21 jam lalu

Bupati Serang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan

Dampak kekeringan, krisis air bersih, dan kemarau yang berkepanjangan direspons Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.


BPJS Kesehatan Luncurkan Loket Pelayanan Informasi dan Portal Quick Response

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Luncurkan Loket Pelayanan Informasi dan Portal Quick Response

Tingkatkan Kualitas Layanan, BPJS Kesehatan Luncurkan Loket Pelayanan Informasi dan Portal Quick Response


Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

1 hari lalu

Sebuah masjid berada di dekat lahan yang rencananya akan dijadikan tempat relokasi warga di Tanjung Banon, Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 27 September 2023. Sebanyak 700 KK warga yang terdampak relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama akan mendapatkan hunian baru dengan tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. ANTARA/Teguh Prihatna
Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

Perkara di Rempang, kata Sahroni, hanya bisa dilakukan dengan humanis oleh pemerintah pusat dan daerah.