TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengaku mengantongi data intelijen partai politik (parpol) menuai reaksi dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini kata mereka.
NasDem: Skandal politik
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai adanya data intelijen partai politik yang dipegang oleh Presiden Jokowi sebagai bagian dari skandal politik.
"Kita bicara di negara demokratis, yang beberapa negara gitu ya biasanya hal-hal segini sudah menjadi skandal politik di publik," kata Tobas, sapaan Taufik, saat dihubungi Senin, 18 September 2023.
Dia menyatakan kepemilikan data seperti itu dapat mengancam demokrasi. Tobas mengatakan presiden memilik tugas menjaga demokrasi berdasarkan konstitusi. Sehingga, menurut Tobas, tentu besar harapan presiden bisa mengemban amanah konstitusi tersebut.
"Dengan itu tadi dengan tidak menggunakan data ini data intelijen untuk kepentingan politik. Sekarang lebih kepada Presiden sebenarnya," kata dia.
Jokowi diharapkan mengerti batas kekuasaannya dan tak melakukan penyalahgunaan. Tobas juga mengatakan bahwa presiden merupakan sosok negarawan, dan tentunya negarawan sudah semestinya mengerti batas-batas kekuasaan.
"Kita berharap betul Presiden Jokowi bisa bersikap ke negarawan, jadi kita tunggulah sikap presiden untuk menjadi negarawan untuk tidak intervensi dan menjaga kemandirian partai politik," kata dia.
Dia pun berharap presiden tak menggunakan kekuasaan yang melekat kepadanya secara serampangan.
"Kita tentu tidak berharap datang ke legend ini digunakan untuk kepentingan praktis maka dari itu kemudian presiden mendapatkan data intelijen itu merupakan fakta presiden bisa membatasi dirinya untuk data tersebut," kata dia.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim sebelumnya mengecam pernyataan Jokowi tersebut. Dia menilai penggunaan intelijen untuk memata-matai partai politik sebagai tindakan yang tak etis.
"Juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Hermawi saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 September 2023.
PDIP: Perlu diperjelas sendiri oleh presiden
Sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan memiliki data intelijen partai politik dalam Pemilu 2024 perlu diperjelas oleh presiden sendiri.
“Pastinya Pak Jokowi memiliki pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut,” kata Puan ditemui usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 18 September 2023.
Selanjutnya: PKB: Presiden akan bersikap adil
