TEMPO.CO, Batam - Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan percepatan pembangunan Rempang Eco-City, meskipun sampai saat ini lokasi rumah relokasi permanen untuk warga terdampak belum dibangun. Dia menyatakan proyek strategis nasional itu harus segera dijalankan karena persaingan untuk menarik investor di dunia.
"Kita (Indonesia) sedang berkompetisi, pada dunia global atau FDI (Foreign Direct Investment) terbesar sekarang berada di negara tetangga, makanya kita ingin merebut investasi ini," kata Bahlil.
Bahlil menyatakan pemerintah khawatir para investor tersebut akan lari ke negera lain jika proyek ini tak segera berjalan.
"Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita, kita butuh mereka," kata Bahlil.
Bahlil menegaskan, investasi yang masuk dari asing sekarang sangat besar, bahkan mencapai Rp 300 triliun lebih. Dalam tahap pertama ini saja, menurut dia, nilai investasi yang masuk mencapai Rp 175 triliun.
"Kalau ini lepas (ke negera lain) berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita disini, kita akan kehilangan peluang," kata Bahlil.
Bahlil Lahadalia menegaskan, dalam beberapa hari ini dirinya akan menyelesaikan masalah yang terjadi di pembangunan Rempang Eco-city ini. Terutama, soal relokasi warga Pulau Rempang.
"Kita sudah buat lakukan rapat koordinasi, nanti kita komunikas lagi dengan baik dan layak kepada warga (terkait relokasi)," kata Bahlil.
Rumah relokasi permanen baru akan dibangun
Proyek Rempang Eco-City menjadi polemik karena berdampak terhadap lebih dari 600 keluarga yang berada di kawasan Pulau Rempang itu. Mereka dipaksa untuk pindah demi pembangunan tersebut.
Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan sudah menyediakan rumah sementara bagi warga yang terdampak. Warga disebut akan ditempatkan di rumah susun yang dimiliki BP Batam.
Presiden Jokowi sebelumnya berjanji warga Pulau Rempang akan mendapatkan rumah dengan tipe 45 dan lahan seluas 500 meter. Meskipun demikian, rumah permanen itu masih dalam tahap pembangunan. Sampai sekarang alat berat sudah turun membuka jalan menuju kawasan relokasi tersebut di Pulau Galang.
Bahlil Selesaikan Masalah Rempang
Bahlil datang ke Batam atas perintah dari Presiden Jokowi. Dia mendapatkan tugas untuk menyelesaikan polemik pengembangan kawasan Rempang Eco-City tersebut. Selain Bahlil, Jokowi juga menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Warga Pulau Rempang sebelumnya sempat bentrok dengan aparat keamanan gabungan saat menolak kehadiran tim BP Batam yang akan memasang patok untuk proyek strategis nasional itu. Polisi pun membubarkan massa dengan gas air mata.
Bentrok yang mengakibatkan beberapa siswa sekolah menjadi korban, membuat proyek Rempang Eco-City ini mendapat perhatian publik. Sejumlah lembaga, seperti Komnas HAM mengecam tindakan tersebut, dan berharap rencana pembangunan ini dievaluasi. Mereka mengecam langkah pemerintah menggusur paksa warga yang telah menduduki wilayah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka.
Kawasan Rempang Eco-City ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata. Untuk tahap awal, PT MEG menggandeng perusahaan Xinyi Glass Holdings Ltd untuk membangun pabrik panel surya,
