INFO NASIONAL – Sebanyak 18 perusahaan industri berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta selama empat hari, 11-14 September 2023. Mereka adalah perusahaan yang sudah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Selain menggelar pameran produk-produk yang sudah menggunakan TKDN, 18 perusahaan tersebut akan menjadi inspirasi untuk perusahaan lainnya agar turut menggunakan komponen dalam negeri. Karena itu, dalam acara bertajuk “Business Matching P3DN Batch VII Tahun 2023” akan digelar sosialisasi tata cara penghitungan TKDN.
“DKI Jakarta telah terpilih menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI dan BBWI) yang telah dibuka secara resmi pada Jumat kemarin di Sarinah,” ujar Elisabeth Ratu Rante Allo selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta (PPKUKM) ketika membuka acara tersebut pada Senin, 11 September 2023.
Pemprov DKI Jakarta tengah menggencarkan program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN). Terlebih, pada Maret 2023 silam, Pemprov DKI meraih penghargaan P3DN dari Kementerian Perindustrian untuk kategori Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik. Presiden Joko Widodo yang langsung memberikan penghargaan ini kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Realisasi penggunaan produk dalam negeri di DKI Jakarta pada 2022 adalah Rp 20,454 triliun, atau 180,47 persen dari Komitmen Aksi Afirmasi BBI (Bangga Buatan Indonesia),” kata Heru saat itu.
Sementara, pada Semester II 2023 ini, berdasarkan pantauan Dashboard Bigbox LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) per 9 September 2023, realisasi belanja Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 8,7 triliun, atau 55 persen dari komitmen untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp 15,8 triliun.
Musabab itu, Ratu mendorong seluruh pihak terkait meningkatkan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) P3DN. “Serta menggunakan produk dalam negeri bersertifikat TKDN dalam pengadaan barang atau jasa yang akan direalisasikan,” ucapnya.
Melalui peningkatan TKDN dan P3DN, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau suku dinas di Pemprov DKI dapat mengurangi penggunaan produk impor. Hal ini sesuai amanat Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kegiatan di Balai Kota DKI ini juga untuk mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan, rasa cinta produk dalam negeri, serta bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM DKI dalam mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Selain itu, business matching ini akan mempertemukan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan Pemprov DKI dengan para produsen produk dalam negeri yang sudah bersertifikat TKDN, untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) masing-masing.
Beberapa dari 18 perusahaan pengguna TKDN yang mengikuti acara ini antara lain PT Amazink Karya Indonesia, PT Matahari Teknologi Jaya, PT Samsung Electronics Indonesia, PT Innovasi Sarana Grafindo, PT Evercoss Technology Indonesia, dan PT Datascript.
Sedangkan produsen videotron bersertifikat TKDN, PT Cipta Alpha Omega, menyediakan videotron selama acara berlangsung. Sementara Lembaga Verifikasi Independen untuk sertifikasi TKDN, PT Surveyor Indonesia menjadi narasumber sosialisasi tata cara perhitungan TKDN.
“Saya mengharapkan momen ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperkenalkan produk-produk unggulan bersertifikat TKDN dan meyakinkan kami semua bahwa produk dalam negeri tidak kalah saing dengan produk impor,” tutur Ratu.
Konsistensi Membantu UMKM
Pelibatan UMKM sebagai implementasi gerakan Bangga Buatan Indonesia, dijalankan oleh Pemprov DKI dengan dua cara, yakni acara business matching seperti yang tengah berlangsung saat ini di Balai Kota DKI, serta penggunaan sistem e-order dan e-katalog.
Ratu memberi contoh penyediaan konsumsi rapat di seluruh instansi Pemprov DKI diwajibkan memakai produk kuliner buatan UMKM Jakpreneur. Demikian pula dalam pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan Pemprov DKI diutamakan memakai produk UMKM yang terdata di dalam e-katalog.
“Sehingga terukur penggunaan P3DN dalam setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Ratu.
Hal ini terlihat dalam catatan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) per 31 Desember 2022, komitmen P3DN Pemprov DKI Jakarta mencapai 91,82 persen, atau sebesar 20.454 triliun dari data komitmen yang telah ditetapkan sebesar 22.276 triliun. Capaian inilah yang menjadi dasar penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI, Maret silam.
Selain itu, Dinas PPKUKM senantiasa membantu dan membina UMKM agar cepat ‘naik kelas’ melalui program Jakarta Entrepreneur atau Jakpreneur. Menurut laman jakprenur.jakarta.go.id, sebanyak 367.871 UMKM di Jakarta yang telah bergabung.
Jakprenur melibatkan berbagai stakeholder untuk mendampingi UMKM melalui gerakan 7 PAS (7 langkah Pasti Akan Sukses) yang terdiri dari fasilitasi Pendaftaran (P1), Pelatihan (P2), Pendampingan (P3), Perizinan (P4), Pemasaran (P5), Pelaporan Keuangan (P6), dan Permodalan (P7).
Para stakeholder yang dilibatkan mulai dari enam SKPD pengampu Jakpreneur, komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintah dan otoritas terkait, badan usaha, perguruan tinggi, media, lembaga filantropi/ filantropis, serta lembaga internasional.
Adapun pembinaan dan fasilitasi kepada UMKM meliputi pelatihan softskill dan hardskill, serta pendampingan dalam mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, hingga sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Jakpreneur juga mendorong UMKM cepat ‘naik kelas’ melalui program akselerator atau inkubator yang membantu mereka mengembangkan ide bisnis, mengasah model bisnis, dan mempercepat pertumbuhan. “Termasuk juga ada pelatihan keuangan dan manajemen, sehingga UMKM paham tentang keuangan, perencanaan anggaran, dan mengelola dana dengan lebih efektif,” papar Ratu.
Ditambah pula melalui pelatihan digitalisasi, sehingga UMKM kian tangkas merambah pasar online maupun melalui e-commerce. Program UMKM Go Digital ini sekaligus meningkatkan literasi keuangan melalui sistem pembayaran digital, sehingga UMKM mudah bertransaksi secara lebih cepat dan aman.
Akses Pasar dan Pendanaan
Upaya Dinas PPKUKM melalui Jakpreneur membantu UMKM bukan sekadar bimbingan dan pelatihan. Pemprov turut memikirkan penyediaan pasar bagi pelaku UMKM. Di tingkat kecamatan, Jakpreneur rutin menggelar bazar setiap bulan untuk meningkatkan omzet UMKM.
Pemprov DKI juga melibatkan UMKM dalam pameran dagang di dalam dan luar negeri. Kemudian menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau rantai distribusi, untuk membantu UMKM masuk ke pasar lebih luas melalui program kemitraan.
Bahkan, Jakprenur memfasilitasi pemberian permodalan kepada UMKM melalui e-Form yang terintegrasi dengan Bank DKI. Dapat pula melibatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau koperasi sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM.
Jakpreneur pun menggandeng dan mendorong platform pendanaan alternatif, seperti crowdfunding, peer-to-peer lending, atau modal ventura, sehingga dapat memberikan opsi pendanaan yang lebih beragam bagi UMKM.
Di sisi lain, Pemprov DKI terus meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri. Antara lain lewat kampanye Bangga Buatan Indonesia melalui media sosial maupun media konservatif, bekerja sama dengan para pemengaruh (influencer), sektor pendidikan, hingga menggelar pameran yang memajang produk-produk lokal.
Terdapat berbagai contoh pelaku UMKM yang usahanya kian berkembang setelah bergabung dengan Jakpreneur. Salah satunya Theresia Claudya, pemilik usaha produk card holder dengan brand Veddira. Bergabung sejak 2021, produknya kini telah merambah ke Maluku, Pontianak, Medan, bahkan hingga Australia. (*)
