INFO NASIONAL – Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, El Nino akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2023. El Nino yang mengakibatkan cuaca ekstrem kemarau panjang dapat mengakibatkan kekeringan di lahan produksi pangan. Kelangkaan pangan pada akhirnya akan memicu inflasi.
Menyadari ancaman ini, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan sejumlah langkah mitigasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, lonjakan harga pangan hanya salah satu dari komponen penyebab inflasi. Komponen lain yang rentan bergejolak, misalnya, kenaikan tarif listrik atau Bahan Bakar Minyak (BBM).
DKPKP Provinsi DKI Jakarta berupaya menjaga lonjakan harga pangan (volatile food) yang terlampau tinggi, seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir.
Kegiatan yang rutin dijalankan DKPKP, kata Suharini Eliawati atau acap disapa Elly, adalah memonitor harga, stok, dan pasokan ke lokasi sumber pangan (pasar, distributor, toko, dan lainnya). “Ini sebagai bentuk early warning system. Lokasi pemantauan ada di 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern,” ujarnya.
Selain itu, DKPKP tentunya juga memonitor kondisi pangan pada momen-momen situasional, misalnya menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, seperti Idulfitri dan Natal, atau momen krusial lainnya.
Pemprov DKI, lanjut Elly, juga melaksanakan pengawasan mutu pangan terpadu secara rutin di 140 lokasi (110 pasar tradisional di bawah Perumda Pasar Jaya, 24 pasar swalayan, 5 Lokasi Binaan/Lokbin di bawah DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, serta 1 lokasi Sentra Distribusi Beras). “Yang diawasi adalah komoditas pertanian, seperti beras, buah, sayur, serta komoditas peternakan yakni daging ayam dan daging sapi,” ucapnya.
Selanjutnya, Pemprov DKI memberdayakan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Provinsi DKI Jakarta, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya, untuk bekerja sama dengan daerah lain dalam memastikan penyediaan pangan.
“Bentuk kerja samanya business to business (B2B),” kata Elly. Daerah yang diajak bekerja sama terdiri dari 36 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi untuk 6 komoditas pangan strategis. Contohnya, komoditas beras bekerja sama dengan Kabupaten Solok, Lebak, Cilacap, Demak, Kuningan, Sidrap, Klaten, Sragen, Ngawi, serta Sidoarjo.
Sementara, daging ayam dari Bantul, Malang, Kediri, Subang, Bogor, dan Bandung. Telur juga dari Bandung, Bogor, serta Serang. Sedangkan daging sapi dari Metro Lampung, Sumedang, dan Malang. Kemudian cabai dari Banyuwangi, Situbondo, serta Blitar. Sementara, bawang merah dari Nganjuk dan Brebes.
“Pemprov DKI juga memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rutin berkordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk mengendalikan inflasi di Provinsi DKI Jakarta, sekaligus mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi, seperti penimbunan bahan pokok dan lainnya,” tutur kepala dinas yang pergi-pulang kantor selalu menggunakan kereta Commuter Line ini.
Pangan Murah hingga Urban Farming
Elly mengungkapkan, Pemprov DKI melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga menjalankan berbagai program, guna memastikan ketersediaan pangan untuk warga Jakarta, sekaligus menjaga inflasi.
Salah satu yang rutin dilaksanakan DKPKP adalah Program Pangan Subsidi Bagi Masyarakat Tertentu. Dalam kegiatan ini, masyarakat tertentu dapat membeli paket pangan seharga Rp 126.000 yang terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu.
Golongan masyarakat yang masuk kategori ini adalah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, lansia, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), penghuni rumah susun, guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kependidikan non-PNS yang memperoleh penghasilan paling besar senilai 1,1 kali Upah Minimum Provinsi (UMP), serta pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang memperoleh penghasilan paling besar senilai 1,1 kali UMP.
Adapun program lainnya yakni pertanian perkotaan berbasis ruang, di antaranya budidaya ikan dalam ember, budidaya ikan kolam terpal, hidroponik, serta vertikultur. Kemudian vaksinasi hewan ternak dan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH).
Ada pula pelatihan diversifikasi pangan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), pembinaan pola pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), juga program stop pangan berlebih.
Salah satu program yang terus digencarkan yakni urban farming atau pertanian perkotaan. Konsep urban farming adalah mengintensifkan lahan sempit dengan pendekatan pertanian vertikal, pemanfaatan ruang, atap dan dinding bangunan, pekarangan, hingga gang di perkampungan.
Konsep ini diperkuat dengan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta Tahun 2018-2030. Kemudian mengacu pula pada Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan, serta Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Kegiatan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.
“Ini masih terus dilakukan, karena menjadi upaya Pemprov DKI dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengendalian inflasi,” tutur Elly.
Pertanian perkotaan ini memberdayakan setiap warga Jakarta, baik individu, komunitas, maupun kelompok tani. Juga didukung OPD dan jajaran wali kota, dengan menanam pohon di setiap wilayah kecamatan, kelurahan, RW, sampai RT.
“Tahun ini digencarkan Gerakan Jakarta Menanam untuk Ketahanan Pangan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian. Target lokasi kegiatan 270 lokasi, di antaranya diberikan bantuan sarana produksi hidroponik,” ungkap Elly.
Selain memberikan bantuan sarana, juga diberikan pelatihan sampai tiga kali panen dan fasilitas pemasaran dengan off-taker maupun pasar konsumen di sekitar lokasi kegiatan pertanian.
Dalam rangka pengendalian inflasi, pada 2023 telah dilakukan penanaman 195.000 bibit cabai yang merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jakarta, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dan PT East West Seed Indonesia.
Pada triwulan ketiga 2023, BI Jakarta juga akan memberikan 50.000 bibit cabai kepada masyarakat. Khusus untuk pengolahan cabai dan bawang, telah dilakukan bimbingan teknis bagi 178 orang dari lima wilayah kota administrasi.
“DKPKP juga melakukan Akademi Urban Farming berkolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan, media, dan penggiat urban farming, mengambil tema budidaya tanaman seperti anggur, melon, tanaman hias, serta komoditas inflasi semisal cabai dan bawang merah,” papaar Elly.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir berpendapat, urban farming di Jakarta sebagai tanda kesadaran masyarakat perkotaan terhadap isu ketahanan pangan.
Menurutnya, pertanian perkotaan ini memberikan dampak positif. "Terutama terkait kesadaran praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan mendorong pemanfaatan teknologi dalam intensifikasi di lahan yang minim,” bebernya.
Hasil Manis Konsistensi
Berkat upaya konsisten yang dijalankan melalui berbagi program ini, Pemprov DKI meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022. Pemprov DKI Jakarta dinilai berhasil menjaga laju inflasi Ibu Kota pada 2022.
Piala penghargaan TPID Award tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Kamis, 31 Agustus 2023.
"Penghargaan ini dapat diraih karena sinergitas dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, BI, dan BUMD DKI dalam melakukan reaktivasi program pangan bersubsidi. Tentunya, kami harus tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini, sehingga bisa menghasilkan kebijakan untuk ketahanan pangan yang dapat mengendalikan inflasi," urai Heru.
Ia memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait sinkronisasi data untuk pengendalian ketahanan pangan nasional. "Contohnya, terhadap beras, Kamis lalu kami berkoordinasi dengan Bulog. Kemudian terkait informasi pangan, bila ada daerah produksi yang memiliki kelebihan stok pangan, maka kami akan membelinya untuk dibawa ke Jakarta dan kami akan melakukan operasi pasar," pungkas Heru.
Nilai inflasi DKI Jakarta pada Juni 2023 sebesar 3,20 persen year on year (yoy) dan pada Juli 2023 mencapa 2,81 persen yoy. Angka tersebut berada di bawah nilai inflasi nasional, yakni 3,52 persen yoy pada Juni 2023 dan 3,08 persen pada Juli 2023. (*)
