Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cak Imin Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tak Khawatir

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan  menjawab dinamika politik di Rumah Joglo, Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023.  TEMPO/Tika Ayu
Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menjawab dinamika politik di Rumah Joglo, Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023. TEMPO/Tika Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan mengatakan tak khawatir soal pemeriksaan terhadap bakal calon wkail presiden (Bacawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis, 7 September 2023. Dia menilai pemeriksaan itu tak akan menghalangi dirinya dan Cak Imin untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Anies meyakini bahwa Cak Imin tidak terlibat dalam masalah korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang saat ini ditelusuri oleh KPK. Dia menyatakan sudah berbicara langsung dengan Cak Imin soal hal itu.

"Disampaikan Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah," katanya saat ditemui di Sekretariat Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP),di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Sebut Cak Imin kooperatif dan yakin KPK profesional

KPK memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2012. Saat itu, Muhaimin merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  Muhaimin dipastikan telah hadir di Gedung Merah Putih KPK pada sekitar pukul 09.50 WIB. 

Anies menyatakan kedatangan Cak Imin sebagai saksi kasus dugaan korupsi tersebut sebagai bentuk warga negara yang baik. Cak Imin, kata Anies, kooperatif dalam penegakan hukum.

"Setiap ada penegak hukum membutuhkan bantuannya," ucapnya. 

Anies lantas mendoakan agar proses pemeriksaan Cak Imin itu berjalan lancar. Anies menyebutkan penyelesaian kasus ini dipercayakan kepada KPK. Dia meyakini KPK akan bekerja secara profesional. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bismillah Insya Allah semuanya lancar. dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional," kata dia. 

Kasus yang menyeret Muhaimin

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Reyna Usman; Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. 

KPK membuka kasus ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan sistem proteksi terhadap TKI itu tak berfungsi. Padahal pembangunan sistem itu memakan anggaran hingga Rp 20 miliar. 

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan yang diusung oleh Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Deklarasi terhadap keduanya baru dilakukan pada Sabtu lalu, 2 September 2023, di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. 

Satu partai lainnya, yang berpotensi mendukung pasangan ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Mereka sebelumnya telah berkoalisi dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacawapres. Akan tetapi Partai Demokrat mengundurkan diri setelah Anies memilih Muhaimin sementara PKS belum menentukan sikap.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

3 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

Diduga terjadi korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dengan PT IG pada periode 2018-2020.


KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

4 jam lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.


Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN
Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.


Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

6 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

Cucun mengatakan nama-nama menteri kabinet Prabowo kemungkinan akan diumumkan setelah pelantikan presiden.


KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

9 jam lalu

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, pada Senin, 13 Mei 2024. Tempat pengolahan sampah yang dibangun pada lahan seluas 7,87 hektare dapat mengolah 2.500 ton sampah per harinya dan ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2025.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

KPK akan mengawal proses pembangunan RDF Rorotan.


Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

10 jam lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

KPK mendorong agar Pemprov NTB bersinergi dengan kementerian dalam perbaikan tata kelola pertambangan.


Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat, KPK Curiga Ada Orang Kuat yang Bekingi

11 jam lalu

Foto udara salah satu tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang ditertibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 4 Oktober, 2024. Foto: Sheto Risky/Humas KPK
Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat, KPK Curiga Ada Orang Kuat yang Bekingi

KPK mencurigai adanya orang kuat di belakang maraknya tambang emas ilegal di Lombok Barat, NTB.


KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

15 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

KPK menyebutkan jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 ASN telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan tersebut


Lestari Moerdijat Satu-satunya Perempuan Pimpinan MPR 2024-2029, Segini Harta Kekayaannya

16 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
Lestari Moerdijat Satu-satunya Perempuan Pimpinan MPR 2024-2029, Segini Harta Kekayaannya

Lestari Moerdijat resmi dilantik menjadi Pimpinan MPR RI periode 2024-2029. Simak harta kekayaan kader NasDem ini.


KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

17 jam lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.