TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Sunandiantoro selaku kuasa hukum pihak terkait Evi Anggita dan kawan-kawan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengatakan, permohonan uji materiil ini dimaknai menjadi pasangan capres-cawapres berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Hal ini telah menimbulkan tafsir liar di masyarakat.
Salah satu tafsir liar dari permohonan itu adalah bentuk ambisi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk dapat maju sebagai cawapres.
Tafsir liar lainnya, kata Sunandiantoro, adalah soal hubungan kekerabatan Anwar Usman sebagai suami dari adik kandung Presiden Jokowi, Idayati.
"Status Yang Mulia Ketua MK yang merupakan suami dari Ibu Idayati, yaitu adik kandung dari Presiden Joko Widodo, juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut, sehingga mengesankan hubungan kekerabatan/kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara a quo,” kata Sunandiantoro.
Namun begitu, Sunandiantoro menyebut pihak terkait dalam perkara itu meyakini bahwa opini liar tersebut tidaklah benar dan hanya merupakan gerakan politik kotor.
“Tentu kami para pihak terkait meyakini bahwa opini publik yang liar tersebut tidaklah benar dan hanya serangkaian gerakan politik kotor yang sedang mencoba merusak dan mempermainkan marwah Presiden Joko Widodo, majelis hakim MK, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka,” kata dia.
Merespons pernyataan tersebut, Ketua MK Anwar Usman memastikan independen dalam memutus perkara uji materiil tersebut.
"Terima kasih Pak Sunandiantoro yang telah mengingatkan saya secara khusus sebagai Ketua MK. Begini, saya disumpah untuk duduk di sini. Demi Allah," kata Anwar.
Selanjutnya, Anwar` pastikan tak terpengaruh hubungan kekerabatan...
