Menko Polkam: Tewasnya Panglima GAM Konsekuensi Melawan Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono menganggap tewasnya Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafi’ie, sebagai konsekuensi menentang negara, khususnya TNI/Polri. “Tetapi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan dan kebangsaan yang utuh alangkah baiknya kalau dicapai tanpa kekerasan,” ujarnya saat dicegat wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (23/1). Selama ini, Menko Polkam mengaku mengalami dilema dalam mengambil sikap penyelesaian dengan GAM. “Banyak kritikan agar membatalkan dialog dan menyelesaikan dengan cara kekuatan senjata. Di sisi lain, ada juga permintaan agar membiarkan pola pengamanan seiring berkembangnya perlawan GAM,” imbuhnya. Kendati begitu, dia tetap memilih menggunakan pendekatan terpadu agar memperoleh hasil lebih baik.”Kita masih mempertahankan kebijakan negosiasi damai dapat terwujud setelah tertembaknya panglima GAM,” kata Yudhoyono. Menko Polkam berharap tewasnya Abdullah Syafi’ie bisa menjadi babak baru untuk berdialog dengan GAM. Dia mengingatkan penyelesaian Aceh harus benar-benar komprehensif. Seluruh elemen GAM diharapkan kembali pada proses perdamaian yang ada melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). “Kenapa tidak berangkat dari satu titik untuk mencapainya dibandingkan sebelum diterapkan UU otonomi,” kata dia. Namun, bekas Kepala Staf Teritorial TNI ini menegaskan pemerintah tetap harus bertanggung jawab untuk menghentikan gerakan separatisme. Agar tak terulang lagi bentrokan senjata yang menelan korban jiwa diantara kedua belah pihak, pemerintah, menurut Yudhoyono, akan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan lewat jalan dialog di Jeneva pekan depan. Yudhoyono yakin optimis bahwa upaya dialog masih terbuka dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, maupun kedaulatan rakyat yang menyentuh bidang sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu cara untuk mengatasi dua hal mendasar di Aceh. Yakni kesejahteraan dan keadilan. (E. Karel Dewanto-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.