TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, telah menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang bernama Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Ad Interim.
Tujuan penunjukan ini adalah untuk menggantikan sementara peran Menkopolhukam Mahfud MD yang sedang menjalankan lawatan ke beberapa negara Eropa. Antara lain ke Praha Ceko dan Amterdam Belanda untuk menemui para eksil 1965.
Keputusan ini diungkapkan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan nomor B-796/M/D-3/AN.00.03/08/2023, yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri PANRB dan berisi informasi mengenai penunjukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ad Interim.
Profil Azwar Anas
Lahir pada 6 Agustus 1973 di Banyuwangi, Azwar Anas mengalami pendidikan di berbagai kota, dari Banyuwangi, Sumenep, hingga Jember. Ia kemudian pindah ke Jakarta untuk mengejar pendidikan tingkat sarjana di Fakultas Teknologi Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Negeri Jakarta.
Anas juga mengambil jurusan Sastra di Universitas Indonesia dan meraih gelar magister dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2005.
Menurut p2k.stekom.ac.id, awal kegiatan politiknya dimulai dengan aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ia menduduki posisi penting seperti Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ketua PP GP Ansor.
Azwar Anas terjun ke dunia politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi Anggota DPR RI pada periode 2004-2009. Setelah masa jabatannya di DPR, ia berhasil menjadi Bupati Banyuwangi selama dua periode, yaitu pada 2010-2015 dan 2016-2021.
Pada masa kepemimpinannya, Banyuwangi meraih banyak penghargaan dan prestasi di bidang pariwisata, budaya, dan pembangunan daerah.
Prestasi Azwar Anas di antaranya adalah membawa Banyuwangi meraih nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) serta menjadi kabupaten terbaik dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Kementerian PANRB.
Berdasarkan artikel dari Menpan.go.id, Anas juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi, dari hanya Rp20,86 juta (2010) menjadi Rp51, juta per tahun (2019).
Setelah masa jabatan kader PDIP sebagai bupati, Abdullah Azwar Anas menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022. Di bawah kepemimpinannya, LKPP berhasil mencapai target 1 juta produk dalam katalog elektronik dan melakukan penyederhanaan birokrasi serta pembangunan katalog elektronik lokal dan sektoral.
PUTRI SAFIRA PITALOKA | MOH. KHORY ALFARIZI
Pilihan Editor: Mahfud MD akan ke Ceko, Praha dan Amsterdam Menemui Para Eksil 1965, Begini Arti Eksil
